Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang sudah berstatus badan hukum tidak perlu memperbarui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karena jika sudah berbadan hukum, itu berlaku seumur hidup dan baru bisa dicabut oleh keputusan pengadilan.

Setelah pencetakan e-KTP mulai rampung, kini muncul keraguan atas kualitas kartu identitas tersebut. Apalagi, dalam surat edarannya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, meminta e-KTP jangan difotokopi, apalagi secara terus menerus.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Bupati Malang, Rendra Kresna, mulai 2013 memiliki kantor keliling berupa bus mini seharga Rp 1 miliar yang bisa dibawa ke berbagai tempat saat bertugas, termasuk ke pelosok desa di wilayah itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa siang dijadwalkan melantik Muhammad Chatib Basri sebagai menteri keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo di Istana Negara Jakarta.