• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Pemilu 2014 - 2
  • Hari Nusantara
  • Pemilu 2014 - 3
  • Indonesia
  • English

Manfaat keterbukaan data bagi sistem pemerintahan lokal

Manfaat keterbukaan data bagi sistem pemerintahan lokal

Seberapa pentingkah sebenarnya keterbukaan data yang ada di pemerintahan untuk dapat dipublikasikan kepada publik, untuk dijadikan acuan atau parameter transparansi kinerja sebuah instansi? Keterbukaan tersebut ternyata sangatlah penting, karena dengan memberikan informasi tentang laporan keuangan kepada publik, misalnya, dapat menjaga akuntabilitas badan negara tersebut.

Mengubah Citra Satpol PP Yang Lebih Humanis

Mengubah Citra Satpol PP Yang Lebih Humanis

Berita penerbitan pedagang kaki lima yang berujung bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), sudah biasa menghiasi kolom berita dikoran-koran dan media online.

 

Evaluasi Pemerintahan Daerah Tak Sekedar Tugas Pemerintah

Evaluasi Pemerintahan Daerah Tak Sekedar Tugas Pemerintah

…..birokrasi dituntut menjadi pelayanan yang professional. Mental majikan harus dihilangkan. Profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas pun menjadi hal yang penting sebagai basis kinerja pemerintahan daerah di era otonomi.

 

Pemilu 2014 Sudahkah Didesain Untuk Ciptakan Ketertiban Kedamaian dan Kualitas Demokrasi ?

Pemilu 2014 Sudahkah Didesain Untuk Ciptakan Ketertiban Kedamaian dan Kualitas Demokrasi ?

Meskipun pemilihan umum legislative dilaksanakan lebih empat bulan lagi, dan pemilihan presiden kurang lebih setahun lagi, denyut nadi kehidupan di negeri ini seolah-olah semuanya tertuju kepada pesta demokrasi tersebut. Berbagai kegiatan, seminar, diskusi, talkshow nampaknya demikian “hingga binger”, di media elektronik maupun media massa lainnya, yang diperani oleh para elit bangsa ini mengenai pemilu.

 

Kematian KPK

Kematian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi kini kembali harus menghadapi serangan legislatif (legislative attack) yang dapat mengantarkan pada "kematiannya". Kini, kekuatan korup di pemerintahan dan DPR mencoba melemahkan KPK melalui revisi KUHP dan KUHAP. Seperti "operasi klandestin" (clandestine operation) dalam dunia intelijen/militer, mereka secara diam-diam dan sistematik memereteli kewenangan KPK dan gerakan pemberantasan korupsi.

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id