Penduduk bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Penduduk yang be­sar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun sebaliknya penduduk yang besar tapi rendah kualitasnya justru bisa menjadi beban yang berat.

Berbagai bukti empiris menun­jukan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan oleh sumber daya alam­nya. Singapura, Hongkong, Korea, Taiwan, dan Jepang, dapat di­katakan miskin akan sumber daya alam. Tapi negara-negara itu maju pesat karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Dan tetap terus-menerus melakukan investasi pembangunan yang memadai dalam bidang ini.

Kualitas penduduk Indonesia saat ini boleh dikatakan masih rendah. Berdasarkan survei UNDP (United Nation Development Programe, pada tahun 2003 kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (hu­man development index) Indonesia mempunyai rangking yang rendah: nomor urut 112 dari 175 negara di dunia.

Dalam kaitan ini, pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan tujuan utama untuk mening­katkan kualitas penduduk, merupa­kan program investasi pembangunan jangka panjang yang mau tidak mau harus dilakukan, sebagai landasan membangun kualitas penduduk yang tinggi di masa mendatang.

Implikasi Proyeksi Penduduk pada Strategi Pembangunan Indonesia

Proyeksi penduduk tersebut harus dibicarakan dalam perspektif bebe­rapa hubungan yang bisa dipakai se­bagai dasar awal untuk melakukan perencanaan pembangunan. Bebe­rapa hal yang perlu dicermati ulang adalah apakah aspek kependudukan sudah terintegrasikan dengan baik ke dalam paradigma pembangunan di Indonesia.

Pertanyaan yang lain adalah akurasi data-data persebaran pen­duduk, pengangguran, dan penang­gulangan kemiskinan, yang sangat penting agar pembangunan yang sudah direncanakan itu bisa tepat sasaran. Pertanyaan lain lagi yang bisa dipikirkan adalah implikasi proyeksi penduduk tersebut terha­dap bidang-bidang ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Dalam praktek pembangunan di beberapa negara, setidaknya pada awal pembangunan, umumnya ber­fokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentuk­an modal. Oleh karena itu strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuh­an ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan indus­trialisasi. Peranan penduduk dalam strategi semacam ini hanyalah se­bagai "instrumen" atau salah satu "faktor produksi " saja. Manusia di­tempatkan dalam posisi instrumen dan bukan merupakan subjek dari pembangunan.

Alternatif lain dari strategi pem­bangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai "people centered development" atau"putting people first". Artinya manusia (penduduk) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sum­berdaya yang paling penting. Di­mensi pembangunan semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subjek pembangun­an menekankan pada pentingnya pemberdayaan manusia. Kemam­puan manusia untuk mengaktual­isasikan segala potensinya adalah tujuan utama.

Indonesia sudah menyepakati sejak lama bahwa paradigma pem­bangunannya adalah pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasa­ran utama adalah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, mem­bangun manusia seutuhnya. Karena itu, perlu kajian lebih lanjut di masa mendatang, apakah berdasarkan proyeksi penduduk 2000-2025 itu, strategi pembanguan Indonesia tidak berubah.

Implikasi Proyeksi Penduduk pada Pengangguran dan Kemiskinan Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan. Pertama, adalah pan­dangan pesimis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan yang pesat) dapat mengantarkan dan mendorong terjadinya peng­urasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemu­dian dapat memunculkan masalah­-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan.

Kedua, pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembang­an ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional. Sehing­ga pada gilirannya dapat mendo­rong perbaikan kondisi sosial. Kedua pandangan tersebut muncul sampai dengan tahun 1970-an.

Di kalangan pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk ter­hadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadang­an devisa, dan sumberdaya manu­sia. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

Pertama, akan mempersulit pilih­an antara meningkatkan konsumsi saat ini dan investasi yang dibu­tuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi.

Kedua, di negara-negara yang penduduknya tergantung pada sek­tor pertanian, pertumbuhan pen­duduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang lang­ka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memper­lambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktivitasnya ke sektor perta­nian modern dan pekerjaan modern lainnya.

Ketiga, semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekono­mi dan sosial. Tingginya kelahiran merupakan penyumbang utama bagi pertumbuhan kota yang cepat.

Dan bermekarnya kota-kota mem­bawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan kesejahteraan warga kota. Ka­jian Okita dan Kureda (1981) yang berusaha mengupas perubahan de­mografis (transisi) dan dampaknya terhadap pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi, menunjuk­kan bahwa perubahan struktur pen­duduk usia kerja di Jepang, sebagai akibat pesatnya pertumbuhan pen­duduk berpengaruh pada perluasan kapasitas produksi per kapita dan mempunyai kontribusi cukup pen­ting pada pertumbuhan ekonomi.

Hanya sedikit bukti yang men un­jukkan bahwa perubahan demograf­is dapat menyebabkan kemiskinan. Tetapi diakui bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dapat berim­plikasi negatif pada pertumbuhan ekonomi dan upah serta kemiskinan jika tidak dibarengi oleh program pelayanan kesehatan dan pendidik­an dasar bagi publik.

Dan dari telaahan terhadap be­berapa penelitian menjelang tahun 2000, diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk mempu­nyai hubungan kuat-negatif dan signifikan terhadap laju pertum­buhan ekonomi. Kedua, penurunan pesat dari fertilitas memberikan kontribusi relevan terhadap penu­runan kemiskinan. Penemuan baru ini memberikan kesan yang amat kuat, dibanding sebelumnya, bahwa fertilitas tinggi di negara berkem­bang selama ini ternyata meru­pakan salah satu sebab dari ke­miskinan yang terus-menerus, baik pada tingkat keluarga ataupun pada tingkat makro.

Berdasarkan temuan serta hasil proyeksi penduduk Indonesia yang memperlihatkan bahwa laju per­tumbuhan penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 1,29% akan menurun menjadi 1,21 % pada tahun 2010 dan seterusnya kon­sisten mengalami penurunan hing­ga 0,82% pada tahun 2025, maka kita berharap secara konsisten pula tingkat kemiskinan di Indonesia akan semakin menurun. Mening­katnya laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh menurunnya mortalitas akan memicu pertum­buhan, sedangkan yang disebabkan oleh peningkatan fertilitas akan menekan pertumbuhan ekonomi.

Namun hasil proyeksi yang sama menunjukkan bahwa proporsi pen­duduk usia kerja (15-64) relatif konstan yaitu 67% pada tahun 2005 berubah sedikit menjadi 68% pada tahun 2025, padahal proporsi penduduk usia kerja yang besar di­harapkan menjadi sumber angkatan kerja yang produktif dan berke­mampuan menabung tinggi diban­ding penduduk muda (di bawah 15 tahun) dan penduduk tua (di atas 65 tahun) atau yang digolongkan bukan usia kerja.

Dengan pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang diperkirakan tetap tinggi (di atas 3%) hingga ta­hun 2025 maka tentu sangat ber­pengaruh terhadap tingkat peng­angguran. Mengingat penciptaan kesempatan kerja yang tidak mam­pu mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja akibat laju pertum­buhan ekonomi yang diperkirakan agak melambat. Hal ini disebabkan oleh karena sumber-sumber per­tumbuhan yang makin terbatas (sumber daya alam) serta kapasitas sumberdaya manusia yang tidak bisa dipacu dalam jangka pendek serta faktor teknologi dan ino­vasi yang juga terkendala karena Indonesia condong sebagai penggu­na daripada pencipta teknologi. Ter­lebih jika dikaitkan dengan struktur umur penduduk Indonesia yang ma­sih tergolong muda yang juga pada umur-umur muda (15-24) dari data yang ada memperlihatkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi (14%) daripada umur di atas 25 ta­hun (4%).

Untuk mencapai sasaran dalam perencanaan pembangunan yang berdasarkan proyeksi penduduk, maka Indonesia wajib memperta­hankan dan bahkan meningkatkan komitmennya pada program keluar­ga berencana. Melemahnya komit­men terhadap program KB akan ber­dampak pada lebih tingginya jum­lah penduduk dari angka yang telah diperkirakan. Hal ini tentu akan se­makin mempererat persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan. Demikian pula dengan pembangunan SDM utamanya pendidikan dan kese­hatan harus benar-benar menjadi perhatian sejak dini. Meningkatnya persentase penduduk usia produktif di satu sisi merupakan modal untuk melakukan pembangunan namun jika negara tidak mampu menye­diakan lapangan kerja dan sarana aktualisasi diri akan berdampak pada kondisi ketidakstabilan.

Mencermati kondisi kependuduk­an tersebut di atas, diperlukan an­tisipasi kebijakan dan perencanaan jangka panjang, menengah dan ta­hunan dari berbagai instansi, agar lebih segmentatif sesuai kebutuhan kondisi masing-masing daerah. ***

Sumber: Sutyastie Soemilto Remi. Implikasi Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2000-2025 Terhadap Pembangunan Berkelanjucan Bidang Ekon, 2008, dan berbagai sumber lainya.

Sumber :Sutyastie Soemilto Remi. Implikasi Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2000-2025 Terhadap Pembangunan Berkelanjucan Bidang Ekon, 2008