Sepuluh Provinsi, diantaranya Riau, Babel, DKI Jakarta, Jawa Tengah, yogjakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Kesepuluh provinsi ini dinilai telah bekerja baik dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Gamawan Fauzi menghimbau kepada para gubernur untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan salah satu bagian dari pencapaian tujuan Pembangunan Millenium ( MDG / Millenium Development Goal) tujuan 6.

          Hal tersebut dikatakan Mendagri ketika memimpin Rapat Kerja Gubernur  dalam membahas Percepatan Pencapaian MDG untuk HIV dan AIDS, di Jakarta. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR. Agung Laksono selaku Ketua KPA Nasional dan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.

          Selain melakukan Rapat Kerja Gubernur, Mendagri juga memberikan penghargaan bagi provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah bekerja baik dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Adapun provinsi yang mendapatkan penghargaan diantaranya Riau, Babel, DKI Jakarta, Jawa Tengah, yogjakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

          Menurut Menteri, di Indonesia hampir tidak ada provinsi yang dinyatakan bebas dari HIV DAN AIDS, bahkan diperkirakan saat ini HIV dan AIDS sudah ditemukan lebih dari separuh jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan laporan triwulan Menkes hingga Desember 2010, secara komulatif tercatat 24.131 kasus AIDS.

          Jika dilihat dari cara penularannya, mayoritas penularan melalui heteroseksual (52,7%), disusul pengguna narkoba suntik (38,3%), dan lelaki seks dengan lelaki (3,0%). Sebagian besar kasus AIDS tersebut didapatkan pada kelompokusia 20-29 tahun yaitu 47,4% dan kelompok umur 30-39 tahun sebesar 31,3% dan kelompok umur 40-49 tahun sebesar 9,4%.

          “Dari 5 juta lelaki yang ‘berbelanja’ seks sedikit sekali yang menggunakan kondom. Dari catatan data, pekerja seks yang terkena AIDS hanya 17%.Artinya, sekitar 80% justru bukan pekerja seks wanita, bias saja ibu yang baik kemudian terkena AIDS,” jelas Gamawan.         

          “Ini sesuatu yang mengerikan. Karenanya masalah tesebut harus dibahas secara menyeluruh dan berani mengatakan simbol simbol persoalannya atau sesungguhnya,” imbuh Menteri.

          Diakuinya, memang agak sulit untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang rentan terhadap HIV dan AIDS. Apalagi lokalisasi agak sulit diberantas. Untuk itulah diperlukan keterbukaan untuk mengatakan strategi apa yang harus dilakukan, meski harus pahit dan tidak popular dan banyak tantangan namun selama tujuannya untuk kepentingan orang banyak, Gamawan yakin pasti akan berhasil.

          Menurut Gamawan, sejak otonomi daerah tahun 1999 yang efektif berlaku pada awal tahun 2000, banyak program yang menjadi program di daerah. Namun persoalannya, tidak semua berjalan dengan baik. Salah satunya penanggulangan HIV dan AIDS. Sebaliknya, ada beberapa daerahyang sudah memberikan perhatian khusus menyediakan tim perawatan dan pengecekan, sehingga yang sudah tertular HIV tidak sampai tertular AIDS.

          Bila saat ini ada sekitar 55 ribu terkena HIV dan 24 ribu tertular AIDS, ke depanya penyebarannya bisa dihambat agar penderita HIV tidak lebih besar dari AIDS. Untuk itu, pengetahuan tentang HIV AIDS harus terus menerus ditingkatkan di beberapa daerah di Indonesia sehingga akan menjadi sebuah program yang serius. “Karena angka-angka tersebut sudah menakutkan kita semua,”kata Mendagri.

          Ia pun membayangkan bila yang ‘berbelanja’ seks bertambah menjadi 10 juta, lalu mereka banyak ‘berbelanja’ seks, bisa dibayangkan berapa banyak penduduk Indonesia yang tertular HIV AIDS. Setiap daerah, lanjut dia mempunyai cara tersendiri untuk mencegah agar HIV AIDS tidak meluas, misalnya melalui pemuka agama, tokoh-tokoh adat, jalurpendidikan ataupun kesehatan. Bila dihindari bersama, Mendagri yakin angka-angka tersebut akan berkurang, “Gubernur, Bupati dan Walikota yang paling tahu kekuatan masing-masingdaerah untuk menghambat ini,”jelas Gamawan.

 

Berkembang Pesat

 

            Epidemi HIV berkembang sangat pesat di seluruh dunia  termasuk Indonesia. Kasus ini telah mengakibatkan kematian 25 juta orang dan saat ini telah terdapat lebih dari 33 juta orang hidup dengan HIV (sumber SRAN 2010-2014), Setiap hari secara estimasi di dunia terdapat 7.400 kasus baru HIV atau 5 orang permenit dan 96% diantaranya merupakan populasi di negara berkembang.

          Melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 mengenai peran dan Fungsi KPA Nasional, telah dimulai intensifikasi penanggulangan HIV dan AIDS Indonesia. Dengan dikeluarkannya Rencana Aksi Nasional  (RAN) 2007-2010 yang kemudian dilanjutkan dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional  (SRAN) 2010-2014, KPAN telah berupaya ilai upaya pencapaian universal akses ditahun 2015.

          Sementara itu Ketua KPA Nasional, Agung Laksono mengatakan, mengacu pada SRAN 2010-2014, sejak Juli 2010, upaya penanggulangan AIDS yang komprehensif, yang dikenal sebagai Total Football telah dilaksanakan di 33 provinsi dan 137 Kabupaten/Kota. Namun sebagian besar yaitu sebanyak 74% pembiayaan untuk penanggulangan AIDS masih bersumber dari bantuan luar negeri, terutama Global Fund, AUSAID dan USAID, “Namun harus kita sadari bantuan ini bersifat sementara,” kata Agung. Ia menambahkan, dengan adanya pengarustamaan penanggulangan AIDS dalam RPJMN dan RPJMD kemudian dengan meningkatnya APBN dan APBD maka ketergantungan kepada bantuan luar negeri bisa makin berkurang.

          Menurut  Agung, suksesnya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah 4 tahun ke depan sangat tergantung pada komitmen dan kepemimpinan para Gubernur dan jajarannya untuk bersama masyarakat sipil berupaya sekuat tenaga mengalahkan virus HIV. (Liefyany / RS)

Sumber :TERPADU, Media Komunikasi Pembangunan Desa Terpadu, 2011, Volume 2
Tags :Sepuluh Provinsi Dapat Penghargaan