Dalam berbagai kesempatan Presiden terus menerus memberikan arahan terkait penyelesaian masalah keamanan, namun persoalan tetap meningkat sehingga Presiden mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri pada bulan Januari 2013 lalu. Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air. Selain Polri, TNI dan jajaran lain, peran gubernur, bupati/walikota juga sangat besar dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, tidak boleh ada lagi keragu-raguan bertindak, keterlambatan bertindak, keterlambatan mengatasinya dan tidak mampu mencegah sesuatu yang dapat dicegah, serta tidak boleh lagi menangani konflik komunal, kekerasan dan terorisme secara tidak tuntas, sebagaimana ditegaskan oleh Dirjen Kesbangpol Kemendagri A. Tanribali, pada Rakornas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) baru-baru ini di Jakarta. Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan tersebut ditegaskan peran para gubernur, bupati, walikota sebagai ketua tim terpadu ditingkat daerah. Yaitu : (1) Menyusun rencana aksi terpadu nasional, (2) Mengkordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan didaerahnya ; (3) Segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan didaerahnya sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya, dan (4) Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam kaitan itu, untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah, Kemendagri telah melakukan kebijakan antara lain : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 – No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Permendagri No. 11 Tahun 2006  tentang Kominda sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2011. Selain itu juga Permendagri No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan kebangsaan di Daerah, dan Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah.

Pada kesempatan itu Dirjen Kesbangpol A. Tanribali L, mengingatkan kembali peran pemerintah daerah yang sangat penting dalam penanganan konflik sosial, sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial : (1) Bahwa  pemerintah dan pemerintah daerah wajib meredam potensi konflik sosial dalam masyarakat (Pasal 9). (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini (Pasal 10). (3) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota bertanggungjawab atas penanganan konflik kabupaten/kota (Pasal 23 ayat 1). (4) Dalam status keadaan konflik provinsi, gubernur bertanggungjawab atas penanganan konflik provinsi (Pasal 24 ayat 1). (5) Dalam keadaan tertentu bantuan penggunaan dan pengarahan kekuatan TNI (Pasal 33). (6) Keanggotaan satuan tugas (satgas). Konflik sosial provinsi (Pasal 48), Kabupaten/Kota (Pasal 47) terdiri dari unsure Pemerintah daerah dan masyarakat. Unsur pemerintah daerah terdiri atas : (a) Gubernur, Bupati/Walikota; (b) Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; (c) Instansi pemerintah dan atau SKPD sesuai dengan kebutuhan; (d) Kalpolda, Kapolres; (e) Pangdam, Kdim/Komandan satuan unsure TNI, dan (e) Kejati, Kegari; (7) Unsur masyarakat terdiri atas : tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian dan wakil pihak yang berkonflik.

Sumber :Kesbangpol-Kemendagri