Ditjen Keuangan Daerah sudah mendorong pemerintah daerah agar menerapkan PKK-BLUD Bidang Kesehatan. Harus diakui, belum semua Puskesmas khususnya di daerah-daerah terpencil menerapkan PPK-BLUD. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum, yang namanya birokrasi pasti ada rigiditas, terutama di bidang keuangan. Pemerintah mengingatkan bahwa PPK-BLUD bukanlah BUMD yang sudah mengedepankan keuntungan perusahaan (profit oriented). Karena, akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD masih di dalam entitas pemerintah daerah, belum dipisahkan. “Uangnya ada di APBD. Kalau tidak ada di APBD namanya bukan PPK-BLUD, melainkan BUMD, di mana asetnya sudah dipisahkan,’’kata Yuswandi A. Temenggung saat memberikan sambutan dan pengarahan pada acara pemantapan penerapan PPK-BLUD di Tingkat Pusat dan Daerah, di Jakarta. Harus dipahami bahwa BLUD bukan sebuah badan seperti halnya Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk itu, SKPD bisa menerapkan PPK-BLUD, baik Unit Pengelola Teknis (UPT), RSUD, maupun Puskesmas. Ditjen Keuangan Daerah sangat mendorong rumah sakit untuk menerapkan PPK-BLUD. Sebab, dari sisi SDM, aksesibilitas informasinya sudah bisa dilakukan dengan baik. Pemerintah optimis RSUD yang menerapkan PPK- BLUD tidak akan mengalami kerugian dari sisi operasional. Untuk itu, bagi daerah  yang rumah sakitnya belum menerapkan PPK-BLUD agar segera menerapkannya. Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan implementasi BLUD, adalah aspek SDM. Misalnya, bagaimana hubungan Puskesmas dengan SKPD Dinas Kesehatan. Apakah sudah berjalan dengan baik. Tahun 2014, pemerintah memiliki agenda besar, yakni implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun bukan merupakan sesuatu yang baru, terutama bagi SKPD yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Program JKN ini perlu disosialisasikan kepada daerah. Di tingkat nasional, kita mempunyai program Jamkesmas. Demikian pula sejumlah pemerintah daerah menggulirkan program Jamkesmas dan Jamkesda secara bertahap tidak akan berlaku lagi.

Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA 2014 kepada Sekda, Ketua DPRD,TAPD,  dan Banggar, pemerintah selalu menginformasikan pentingnya program JKN. Kita harus sepakat mengakselerasi program Jamkesda. Dalam hal ini, perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Pusat perlu menjembatani agar dana yang telah dialokasikan ke Jamkesda bisa berlanjut terintegrasi dengan Jamkesmas, yang namanya berubah menjadi JKN. Kemendagri bersama Kemenkes perlu menginformasikan masalah ini kepada daerah agar lebih intens. Kita berharap ada proses komunikasi yang baik di daerah, terutama SKPD yang menangani urusan kesehatan dengan TAPD. Untuk itu, Kemendagri merasa perlu mengundang Kementerian  Kesehatan dan Dewan JKN agar bisa membantu pemerintah daerah mentransfer pengetahuan terkait kesiapan daerah dalam konteks penerapan JKN 2014. Kemendagri juga perlu memberikan catatan tentang kualitas belanja. Data menyebutkan bahwa kualitas belanja APBD masih perlu ditingkatkan, di mana porsi belanja aparatur (untuk gaji pegawai) masih cukup besar. Selain pengurangan porsi belanja aparatur, pemerintah daerah juga memiliki alokasi pendanaan untuk pengembangan kapasitas infrastruktur terkait dengan kesehatan. Diharapkan, Kemenkes sudah memiliki peta distribusi pembangunan infrastruktur kesehatan. Kemenkes juga bisa menyalurkan alokasi dana dalam bentuk DAK kesehatan. Daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan DAK sesuai peruntukkannya. Bagi,daerah DAK cukup penting dalam rangka pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang kesehatan. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa belanja modal itu sifatnya “tidak abadi”, dengan kata lain akan mengalami penyusutan. Terkait dengan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, hal itu juga akan menyebabkan penyusutan. Dengan demikian, diperlukan updating untuk menjaga ritme pelayanan di bidang kesehatan agar tetap dalam kondisi prima.

Saat ini yang perlu diperhatikan adalah skenario-skenario JKN 2014. Dalam hal ini, daerah agar mendiskusikan masalah tersebut secara detail operasional penerapan PPK-BLUD. Juga, perlu dicari pula dimana bottlenecking (sumbatannya), tetapi tetap di dalam satu paying (peraturan). Perlu dipahami pula mengapa PPK-BLUD menggunakan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Tentu, karena PPK-BLUD merupakan unit pelayanan yang dikelola secara bisnis, meskipun misi utamanya tidak untuk mencari keuntungan (non-profit oriented). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara jelas menyebutkan bahwa setiap uang di APBD dalam penggunaannya perlu dibuatkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kalau RKA tidak dibuat maka menyalahi undang-undang. Untuk itu, jika pada SKPD lain disebut RKA maka di BLUD disebut RBA. “Jangan sampai rumah sakit menggunakan dana APBD tidak ada RBA-nya. Sekali lagi daerah perlu memahami masalah ini,”ujur Yuswandi. Kita berharap dengan diberlakukannya JKN pada 2014, sudah tidak ada lagi daerah yang masih belum paham terkait dengan PPK-BLUD. Sejak 2014, diharapkan sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan BLUD. Yang kita harapkan 2014 itu sudah melakukan ekstensifikasi seluruh Puskesmas. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu serta berkomunikasi langsung dengan BPJS di 2014. Perlu disampaikan bahwa fungsi pelayanan publik yang menggunakan PPK-BLUD diharapkan tidak tertinggal dari swasta. Kita pun perlu melakukan inventarisasi permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan penerapan PPK-BLUD dan JKN 2014. Harapan kita, tahun 2014 akan lebih baik disbanding tahun-tahun sebelumnya.  

Sumber :Keuda-Kemendagri