Dalam pemerintahan daerah menerima pagu alokasi DAK setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan mengalami keterlambatan, dapat ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS, sebagaimana tersebut dalam Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah. Demikian disampaikan Hendriwan, Kasubdit DAK, ketika mempresentasikan makalah berjudul Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD pada acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaaan DAK dalam APBD bagi Pejabat Perencana dan Pengelola Keuangan Daerah, di Jakarta. Tujuan pencantuman klausul dalam KUA/PPAS adalah untuk menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan Perda tentang APBD, serta untuk menjaga konsistensi antara materi KUA dan  PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang ditetapkan dalam APBD. Pencantuman klausul dalam KUA/PPAS untuk penyusuaian pagu definitive DAK mengacu pada Permendagri No. 20/2009. Dalam Nota Kesepakatan KUA dan  PPAS, antara lain disebutkan bahwa sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS. Sementara itu, langkah-langkah Pemda untuk percepatan pelaksanaan DAK sebagai akibat adanya keterlambatan penyampaian juknis ke daerah dan pagu alokasi definitive setelah Perda APBD ditetapkan, dengan mengacu pada Permendagri No. 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013, adalah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Selain itu, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD pada kode program dan kegiatan berkenaan.

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK, pemerintah juga memberikan diskresi berupa penambahan program dan kegiatan. Lampiran kode rekening merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah. Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan). Pencantuman sumber pendanaan atas belanja yang telah diarahkan adalah mengacu pada Permendagri No. 21/2011. Kegiatan yang anggarannya telah diarahkan penggunaanya, harus mencantumkan sumber pendanaannya di dalam kolom penjelasan Penjabaran APBD. Misalnya, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta Sumber Pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan. Sementara itu, terkait dengan barang/aset atas belanja kegiatan DAK, khususnya bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Barang/asset daerah yang bersumber dari DAK dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan criteria yang selektif dan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/asset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat. Misalnya, irigasi, talud (Pertanian); bangunan kolam pembibitan, pancing, jaringan (Perikanan); dan pohon (Kehutanan). Pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan  dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat paa tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Adapun perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK, antara lain apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD. Terkait dengan penganggaran DAK di daerah, sesuai PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan, bahwa penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan juknis serta DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Dalam penyaluran DAK, pemerintah memberikan dana pendamping. Pertama, penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah. Kedua, kewajiban penyediaan dana pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan  yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. Ketiga, dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Keempat, kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. Sesuai Permendagri No. 20/2009, penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK, dan RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indicator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan. Sementara itu, sesuai kriteria dan prasyarat DPA-L (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan). Pertama, sisa DAK yang akan dilanjutkan telah ada di Kas Daerah; Kedua, memiliki ikatan kontrak dan dimungkinkan dilakukan addendum kontrak, serta ketiga, diakibatkan bukan karena kelalaian Penggunaan Anggaran atau Rekanan, namun akibat force major. Permendagri No. 37 Tahun 2012 juga mengatur tentang sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK. Pertama, dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar pemerintah daerah menggunakannya untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petujuk teknis DAK masing-masing bidang. Kedua, apabila sisa tender tersebut tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan. Ketiga, sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.

Sumber :Keuda-Kemendagri