• HARI PAHLAWAN 10 NOV 2017
  • Logo Asian Games ver3 18
  • Indonesia
  • English

Antisipasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Antisipasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Menindak Lanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal (2 September 2016) Tingkat Menteri mengenai antisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

Pemerintah Siapkan 8 Penjabat Gubernur

Pemerintah Siapkan 8 Penjabat Gubernur

JAKARTA – Pemerintah segera mengangkat penjabat gubernur untuk delapan provinsi yang masa jabatannya akan habis. Para penjabat tersebut berasal dari eselon I lingkungan Kemendagri.

Mendagri dan Komnas HAM Sepakati MoU untuk IPDN

Mendagri dan Komnas HAM Sepakati MoU untuk IPDN

Jakarta, Kamis (8/1) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyepakati rencana penerbitan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai penerapan HAM di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Melalui MoU itu, diharapkan praja IPDN mempunyai panduan dalam melaksanakan aktifitasnya, baik di dalam maupun diluar kampus, sehingga dapat meminimalisir aksi kekerasan dan pelanggaran HAM di sekolah kedinasan yang berada dalam naungan Kemendagri itu.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD

Kebijakan Pengelolaan Keuangan DAK dalam APBD

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka membantu pemerintah daerah guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Dalam kegiatan pendanaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penganggaran DAK dalam APBD. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai akibat adanya keterlambatan penyampaian pagu definitive dan juknis DAK setelah KUA/PPAS ditetapkan serta adanya keterlambatan penyampaian pagu definitive dan juknis DAK setelah Perda APBD ditetapkan.

 

RBA dan Pelaksanaan Anggaran

RBA dan Pelaksanaan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah salah satu dokumen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi penerapan PPK-BLUD. Penyusunan RBA disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat dalam penerapan PPK-BLUD.  RBA (anggaran berbasis kinerja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

 

Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah

Data Ditjen Keuda menyebutkan bahwa belanja kesehatan saat  ini sudah mendekati 10% dari total APBD atau senilai lebih Rp. 60 triliun pada tahun 2013. Konstitusi juga menyebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan di APBD minimal 10 %. Namun, angka ini belum termasuk belanja aparatur (gaji pegawai). Sebagaimana kita ketahui, belanja pegawai (tenaga medis) masih cukup besar menyedot APBD, bahkan ada daerah yang belanja pegawainya mencapai lebih dari 60%. Saat ini, rata-rata belanja APBD untuk aparatur di kab/kota sebesar 50%, sedangkan di Provinsi lebih rendah, hanya sekitar 20%. Angka tersebut dinilai cukup proporsional, karena kewenangan untuk membiayai urusan wajib dibidang kesehatannya ada di kab/kota.

 

Urgensi Pembinaan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah

Urgensi Pembinaan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk menjawab tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah, tentunya harus didasarkan pada beberapa hal, diantaranya data dan informasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Satu hal yang menjadi catatan kita bersama saat ini adalah bagaimana kita dapat menyediakan data dan secara real time.

 

Pemerintah Daerah Wajib Redam Potensi Konflik Dalam Masyarakat

Pemerintah Daerah Wajib Redam Potensi Konflik Dalam Masyarakat

Itulah yang selalu dipertanyakan masyarakat pada era reformasi ini. Sampai dimana kesungguhan kita dalam menangani berbagai permasalahan peristiwa konflik yang membawa kerentanan dan ketidakmampuan dalam masyarakat pada akhir-akhir ini, yang cenderung meningkat. Kenapa upaya penegakan hukum, dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat seolah-olah tidak demikian efektif penanganannya.

 

PTSP Jadi Aksi Cegah Dan Berantas Korupsi

PTSP Jadi Aksi Cegah Dan Berantas Korupsi

Bagi pemerintah daerah, kewajiban membentuk kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah bentuk aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Karena itu, pemerintah daerah pada tahun 2013 diwajibkan untuk membentuk kelembagaan PTSP, setidaknya selesai sampai tahun 2013.

 

MENUJU PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH

MENUJU PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan bersandingnya banyak  data dan informasi pembangunan daerah dari direktorat dalam sebuah wadah Data Center maka diharapkan kegiatan dan prioritas pembangunan daerah yang disusun oleh masing-masing direktorat dapat lebih komprehensif dan saling terkoordinasi.

 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATIN 2016. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatin@kemendagri.go.id