• Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Kemantapan Berdemokrasi Sangat Terkait dengan Perekonomian Rakyat

Kemantapan Berdemokrasi Sangat Terkait dengan Perekonomian Rakyat

Perekonomian rakyat yang tangguh, berdaya, produktif dan mandiri, merupakan salah satu pilar utama ketahanan nasional, termasuk dalam memantapkan demokrasi. Karena perut yang lapar akan sulit diajak untuk berdemokrasi, makanya para ahli mengemukakan berdasarkan penelitian, bahwa tingkat kemantapan berdemokrasi sangat erat kaitannya dengan tingkat perekonomian atau kesejahteraan masyarakat.

 

Agar Pemilu 2014 Berhasil, Bermartabat

Agar Pemilu 2014 Berhasil, Bermartabat

Tidak ada yang bisa membantah bahwa bangsa-bangsa di dunia pada akhir-akhir ini cenderung mengalami kemerosotan moral yang semakin tajam. Termasuk dalam aspek moralitas pengelolaan negara dan dalam kondisi kegalauan, ditambah lagi dengan kuatnya arus globalisasi menuntut bangsa-bangsa di dunia bersaing secara kompetitif.

 

Parpol Perlu Menyamakan Garis Idealisme Untuk Membangun Bangsa

Parpol Perlu Menyamakan Garis Idealisme Untuk Membangun Bangsa

“Holopis Kuntul Baris. Gotong royong buat kepentingan bersama”, itulah semboyan Bung Karno menyikapi kehidupan bermasyarakat yang saling bergotong royong. Semboyan tersebut kembali diingatkan Heru Lelono, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, untuk lebih memahami Pancasila dalam membangun demokrasi, seiring Pemilihan Umum 2014 mendatang ini.

 

Mengubah Citra Satpol PP Yang Lebih Humanis

Mengubah Citra Satpol PP Yang Lebih Humanis

Berita penerbitan pedagang kaki lima yang berujung bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Pedagang Kaki Lima (PKL), sudah biasa menghiasi kolom berita dikoran-koran dan media online.

 

Kematian KPK

Kematian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi kini kembali harus menghadapi serangan legislatif (legislative attack) yang dapat mengantarkan pada "kematiannya". Kini, kekuatan korup di pemerintahan dan DPR mencoba melemahkan KPK melalui revisi KUHP dan KUHAP. Seperti "operasi klandestin" (clandestine operation) dalam dunia intelijen/militer, mereka secara diam-diam dan sistematik memereteli kewenangan KPK dan gerakan pemberantasan korupsi.

Kita Hidup Dalam Tantangan Globalisasi Kapitalisme dan Liberalisme

Kita Hidup Dalam Tantangan Globalisasi Kapitalisme dan Liberalisme

Sebagai bangsa yang masih menjalani masa transisi menuju masyarakat yang demokratis, tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini kompleks.

 

Menakar Pilkada Serentak

Menakar Pilkada Serentak

Pembahasan RUU tentang pilkada masih berlangsung alot di DPR. Meski demikian, DPR dan pemerintah telah sepakat agar pelaksanaan pilkada di Indonesia pada masa mendatang bisa berlangsung murah, baik dari sisi penyelenggaraannya maupun biaya sosial sebagai dampak dari pelaksanaan pilkada. Salah satu isu penting yang perlu dibahas serius antara DPR dan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pilkada murah adalah menyerentakan pilkada. Pilkada yang diselenggarakan serentak di satu provinsi bisa membuat biaya yang dikeluarkan akan menjadi efisien.  

Salah Besar Jika Kita Bangsa Mencontoh Bangsa Asing

Salah Besar Jika Kita Bangsa Mencontoh Bangsa Asing

Menumbuhkan sikap “Optimis” dikalangan pemuda merupakan sikap yang tepat, terutama menghadapi gejolak era globalisasi.

 

Pada 2014 Ada Perubahan Dinamika Global

Pada 2014 Ada Perubahan Dinamika Global

Melalui penyelenggaraan pertemuan ekonomi tingkat dunia : Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali, ASEAN dan ASEAN plus di Brunei Darussalam dan pertemuan tahunan lembaga financial dunia World Bank dan Internasional Monetary Fund (IMF) di Washington DC, diprediksi perekonomian dunia akan mengalami transisi, kata Boediono Wakil Presiden RI pada Trade Expo ke 28 di Jakarta baru-baru ini.

 

Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah

Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbukaan informasi publik lahir dalam rangka menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin meningkat. Karena alasan itu, pada tahun 2008, pemerintah c.q. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan DPR-RI beserta kementerian terkait lainya menggagaskan lahirnya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

 

Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id