Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Mengawali sambutan pada pelantikan hari Inl, perkenankanlah saya mengajak saudara sekalian, memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melangsungkan acara pelantikan Pejabat Eselon III Departemen Dalam Negeri dalam keadaan sehat wala'fiat. Pelantikan pejabat struktural pada hari ini, adalah untuk mengisi ke kosongan Pejabat Struktural Eselon III yang telah memasuki usia pensiun, mengundurkan diri karena ikut menjadi calon Kepala Daerah dalam PILKADA serta PejabatEselon III yang telah dipromosiksan menjadi pejabat struktural Eselon II. Disamping itu pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan,pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri. Kegiatan pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum. Parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompentensi, intregitas, loyalitas, moralitas, mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta nilai pengabdian dan kominmen terhadap tugas dan tanggung jawab kepada negara. Untuk menjaga kesinambungan kebijakan, pelantikan Pejabat Struktural Eselon III kali ini dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut: 1. Promosi dari jabatan Eselon IV ke jabatan Eselon III sebanyak 32 orang (12,6%); 2. Mutasi intern komponen sebanyak 79 orang (30,9%); 3. Mutasi antar komponen sebanyak 51 orang (20%). Disamping itu, terdapat sebanyak 93 orang atau (36.5%) Pejabat Eselon III yang tetap pada jabatan semula. Terhadap mereka, tidak dilakukan pelantikan. Penataan jabatan Eselon III kali ini merupakan rangkaian dari pelantikan para Pejabat Eselon I dan II yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan. Pelantikan ini dilaksanakan pada tahun angggaran baru, dengan harapan pejabat yang baru betul-betul memulai tugas barunya dengan lembaran baru. Dalam manajemen organisasi, Pejabat Eselon III dapat diibaratkan sebagai "juru masak kebijakan�; sehingga kebijakan suatu departemen sebagian akan ditentukan oleh kemampuan, komitmen, integritas dan loyalitas para Pejabat Eselon III dalam menemukan dan meramu bahan baku yang tepat untuk setiap rancangan kebijakan yang tepat, untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan. Oleh karena itu, setiap Pejabat Eselon III hendaknya mempunyai kemampuan dan kemauan yang kuat untuk senantiasa memiliki wawasan yang luas, data dan informasi yang sahih, serta semangat juang yang tinggi dan selalu siap sedia membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Para Pejabat Eselon III diharapkan menjadi roda penggerak organisasi dan bergulirnya fungsi-fungsi manajemen dan administrasi, baik yang dilakukan secara sinergis, paralel maupun parsial oleh unit-unit kerja. Saudara sekalian yang berbahagia, Pada kesempatan ini, perlu saya sampaikan bahwa saat ini telah melewati tahun 2005 dengan segala dinamikanya. Disamping keberhasilan pelaksanaan tugas, juga terdapat beberapa permasalahan dan serangkaian peristiwa sosial yang membutuhkan perhatian untuk kita selesaikan secara terfokus. Selain itu ancaman terorisme masih terus memaksa kita untuk selalu waspada dan mensiasatinya agar stabilitas politik dalam negeri tetap terjaga. Pada tahun 2006 ini, kita perlu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja dan permasalahan tahun lalu serta menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah kita lakukan pada tahun 2005 yang lalu. Untuk tahun 2006 ini, dalam rangka pelaksanaan Agenda utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sebagaimana tertuang di dalam Perpres No.7 tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional, kita akan memberikan perhatian khusus pada bidang tugas sebagai berikut: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Agenda tersebut telah dirinci kedalam 7 (tujuh) prioritas program nasioanl. Prioritas pertama difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, dimana unsur Departemen Dalam Negeri juga terlibat. Sedangkan 6 (enam) prioritas lainnya adalah: 1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan; 2. Penanggulangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja serta mendorong kegiatan investasi dan ekspor; 3. Revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan; 4. Peningkatan aksesibilitas untuk memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan; 5. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi pemerintahan; 6. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta upaya penyelesaian konflik sosial politik di daerah. Dari tiga agenda utama rencana pembangunan tahun 2004 - 2009 serta tujuh prioritas pembangunan di atas, Dari tiga agenda utama rencana pembangunan tahun 2004-2009 serta tujuh prioritas pembangunan di atas, Departemen Dalam Negeri, sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan negara, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan sebagian dari rencana kerja Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya urusan pemerintahan dalam negeri, secara paralel telah menetapkan Rencana Strategis Departemen Dalam Negeri tahun 2005 – 2009, dengan visi “terwujutnya penyelenggaraan pemerintahan yang desntralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia", Sesuai dengan Visi tersebut, Departemen Dalam Negeri dalam pencapaian arah pembangunan ke depan telah menetapkan Misi, yaitu: 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4. Memantapkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan auditabel; 5. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik; 7. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antardaerah dan antarkawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan dan berbasis kependudukan. Saudara sekalian yang berbahagia, Sebagaimana telah Saya tegaskan dalam acara pelantikan Pejabat Eselon I dan II beberapa waktu yang lalu, dalam menerjemahkan tiga agenda utama dan tujuh prioritas program nasional tersebut, saya mengharapkan para pejabat dan pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri harus segera melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: 1. Menyelesaikan penataan struktur organisasi Departemen Dalam Negeri dan organisasi Perangkat Daerah agar tetap sesuai dan senafas dengan derap perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Organisasi Departemen Dalam Negeri dan organisasi Perangkat Daerah ke depan harus mampu mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di daerah dengan memfasilitasi Departemen/LPND serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 2. Mempercepat penyiapan peraturan pemerintah dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan per undang-unadangan tersebut diperlukan dalam rangka menciptakan benang merah yang memudahkan koordinasi dan supervisi kepada daerah sesuai dengan semangat otonomi yang luas dan bertanggung jawab serta mewujudkan keserasian hubungan dengan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. 3. Meningkatkan kualitas mekanisme koordinasi antara Departemen Dalam Negeri dengan Departemen/LPND serta lembaga-lembaga negara. Berbagai kendala komunikasi dan koordinasi yang masih terjadi selama ini harus segera dihilangkan. 4. Menuntaskan penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan juridis bagi Departemen Dalam Negeri dan Departeme/LPND lainnya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Perlu Saya ingatkan kembali bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005, beberapa Peraturan Pemerintah, dan sejumlah Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Permendagri harus segera diterbitkan. Ini merupakan tugas seluruh Komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri. 5. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilihan Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang telah dimulai pada bulan Juni 2005. Melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan proses pembelajaran politik dan demokrasi lokal akan semakin melengkapi pengalaman bangsa Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini menjadi kewajiban Departemen Dalam Negeri untuk memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintahan daerah dan masyarakat. Saudara sekalian yang Saya hormati, Sebagaimana saudara ketahui bahwa DIPA 2006 Departemen Dalam Negeri telah saya serahkan melalui masing masing pimpinan komponen pada tanggal 17 Januari 2006. Pada kesempatan ini saya minta perhatian Saudara sekalian tehadap hal-hal sebagai berikut : 1. Para Pejabat Eselon I dan II, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Departemen Dalam Negeri agar selalu mensinergikan seluruh program yang terkait dalam satu arah kebijakan strategis Departemen Dalam Negeri, sehingga dapat dicegah dan dikendalikan berbagai kecenderungan yang mengarah pada ego komponen. 2. Para Pejabat Eselon III yang baru dilantik, dalam kedudukanya, Saudara-saudra akan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Untuk itu, dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dikelola sesuai dengan pendekatan kinerja masing-masing dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pendayagunaan anggaran agar benar-benar berpedoman pada ketentuan perundang-undnagan yang berlaku serta jangan sampai terjadi pembiasan pengguaan anggaran yang mengakibatkan in-efisiensi. Dalam konteks pelaksanaan anggaran kinerja, Para Pejabat Eselon II dan III harus senantiasa memperhatikan esensi organisasi anggaran dan esensi organisasi struktur jabatan. Ini menjadi penting karena bisa menjebak Saudara ke dalam perangkap ego jabatan. Pejabat Eselon II berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang diberikan wewenang khusus untuk menggunakan anggaran. Wewenang khusus dimaksud harus dilaksanakan dalam kerangka organisasi struktur jabatan, sehingga mewajibkan Pejabat Eselon II yang berkedudukan sebagai PPK untuk selalu berkonsultasi dan menyampaikan laporan reguler kepada Pimpinan Komponen masing-masing, sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kewenangan sebagai PPK harus selalu berlangsung dalam kerangka koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal sesuai dengan aturan organisasi jabatan. Sejalan dengan itu, kedudukan sebagai PPTK, Pejabat Eselon III juga memiliki sejumlah kewenangan anggaran. Sama halnya dengan Pejabat Eselon II, kewenangan PPTK dibidang anggaran juga harus dilaksanakan dalam kerangka struktur organisasi dan jabatan. Konsultasi, koordinasi dan penyampaian laporan reguler dari Pejabat Eselon III harus selalu kita tegakkan. Sehubungan dengan hal tersebut, para Pejabat Eselon III yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyusun rencana tindak atas paket rencana kerja yang sudah dituangkan ke dalam DIPA tahun anggaran 2006. Tingkatkanlah kapasitas saudara-saudara pada setiap waktu dan kesempatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Saya minta kepada saudara-saudara untuk tidak berlama-lama dalam menyesuaikan tugas ditempat yang baru. Sesuai dengan tuntutan organisasi, maka saudara-saudara harus cepat memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Hadirin sekalian yang saya hormatir Inilah beberapa arahan yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara, dengan maksud agar dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa harapan : 1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. 2. Menjaga netralitas PNS sebagai aparatur dengan maksud menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. 3. Bersifat sensitif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul baik di dalam maupun di luar organisasi. 4. Mempunyai jiwa semangat untuk mewujudkan good governance dan menghindari terjadinya proses KKN dalani melaksanakan program kerja dan kegiatan. 5. Mempunyai wawasan jauh ke depan dan mampu melakukan terobosan yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistemik untuk kepentingan organisasi. 6. Mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai sumber dan memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal. Selamat bekerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh. MENTERI DALAM NEGERI, H. MOH.MA’RUFSumber :Biro Humas Depdagri