Sebut saja kasus yang sekarang lagi marak dan yaitu kasus korupsi perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton yang memunculkan nama sebagai tersangka yaitu Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (AM), Kakan­wil BPN DKl Robert J Lumempauw, (RJL) dan Kepala BPN Jakarta Pusat Rony Ku­suma Judistira (RKJ). Atau kasus korupsi pengadaan helikopter yang menjerat Gu­bernur Provinsi Nanggroe Aceh Darus­salam (NAD) Abdullah Puteh. Belum lagi laporan-laporan KKN yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ternyata melibatkan bupati, camat, lurah atau pejabat-pejabat lainnya.   Terhadap fenomena di atas, Inspektur Jenderal (Irjen) Depdagri, Seman Widjojo menyatakan Depdagri menghormati setiap langkah dari putusan hukum terkait ber­bagai tindak pidana yang dilakukan kepala daerah atau pejabat daerah lain, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.   Mengapa sampai ada kepala daerah atau pejabat daerah melakukan atau didu­ga melakukan tindakan yang melanggar hukum dari peraturan perundang-un­dangan, Seman menjelaskan hal itu terjadi karena ada­nya misinterpretasi ter­hadap aturan perun­dangan mengenai pe­rancangan daerah. Misinterpretasi terjadi disebabkan aturan perundang-undang­an yang ada selalu berubah-ubah dari aturan tersebut tidak cepat disosialisasi­tan. "Karena itu ter­jadilah salah peng­gunaan anggaran dan sebagainya. Kesalahan dan kekeliruan langsung dika­tegorikan korupsi. Padahal mereka hanya tidak memahami sepenuhnya aturan baru," ujar Seman kepada Media Praja di kantornya, Gedung Itjen Depdagri, Jumat (10/3). .   Dalam upaya mengantisipasi makin maraknya masalah tersebut, Seman mene­gaskan Inspektorat Jenderal Depdagri akan lebih mengedepankan pembinaan mu­lai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan program sampai hasil yang dicapai, antara lain dengan melihat kebijakan yang dike­luarkan, prosedur serta efektivitas dan efisiensinya. Hal itu sejalan dengan komitmen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh Ma’Ruf yaitu aspek pembinaan diberikan bobot yang lebih besar daripada aspek pengawasan. Salah satu norma yang digariskan adalah pelaksanaan pengawasan dalam rangka pembinaan. Pada masa lalu, aspek pene­kanannya justru dominan pada aspek pengawasan. Secara kuantitatif prosen­tase aspek pengawasan diperkirakan 70­80 persen. Sisanya aspek pembinaan. Alasan lebih ditekankan pada pembinaan, Seman menerangkan jika tindakan pem­binaan sudah membaik, sesuai prosedur dan semua apararatur pemerintahan pusat maupun daerah sudah mengerti tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) maka akan memperkecil tindakan pengawasan.   Selain itu fungsi pengawasan Itjen Depdagri harus lebih ditingkatkan baik mutu pengawasan maupun tenaga fung­sional/SDM-nya, disesuaikan tuntutan pembahan kebijakan. Selanjutnya akan lebih ditingkatkan pelaksanaan Bimbingan Teknis serta sosialisasi peraturan perun­dangan serta pemberian pedoman opera­sional kepada daerah. Apabila aturan main telah menunjukkan batasan antara yang benar dan yang salah secara hukum, ting­gal terserah pelaksananya di lapangan, apakah mau berjalan sesuai koridor hukum atau memilih melanggar hukum. Untuk itu, tindakan preventif dalam bentuk penya­daran bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, jauh lebih penting daripada penyiapan sanksi dan hukuman setelah terjadi penyimpang­an. Upaya ini memerlukan peran serta kita semua, baik masyarakat, LSM maupun DPRD, misalnya dengan memberikan se­macam "early warning system" agar pe­nyimpangan dapat diredam seminimal mungkin.   Dalam konteks tanggung jawab peme­rintah pusat, sistem peringatan dini terse­but akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila pembinaan dilaksanakan pada tahap penyusunan rencana dan selama proses pelaksanaan program dan kegiatan, bukan hanya dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Semangat membina seha­rusnya lebih mengemuka daripada meng­hukum. Ini artinya setiap komponen di lingkungan Depdagri tidak dapat "tidur nyenyak" sebelum guidance yang dibu­tuhkan daerah telah tersusun dan terso­sialisasi secara baik. "Jadi Depdagri tidak single fighter dalam melakukan pembi­naan dan pengawasan ini," tegas Seman sambil mengatakan untuk menghadapi fenomena ini semua tataran pemerintah pusat dan daerah serta seluruh lapisan departemen dan lembaga harus seia sekata memperbaiki kinerja dan kredibilitas para pejabat daerah.     Bentuk Binwas   Bentuk pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap pejabat-pejabat daerah yang dilakukan Depdagri selama ini, me­nurut Seman dilakukan sesuai amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ten­tang Pemerintahan Daerah yaitu pelaksa­naan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini berarti terdapat banyak Aparat Pengawas Inter­nal Pemerintah (APIP) yang berkepen­tingan dengan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng­garaan Pemerintahan Daerah sebagai jabaran atas undang-undang tersebut, mengatur pelaksanaan pengawasan di­laksanakan secara berjenjang untuk mem­perkecil rentang kendali (span of control) sehingga lebih efektif.   Banyaknya jumlah pejabat di daerah, tidak mungkin kalau hanya diawasi Itjen Depdagri, karena itu pada tataran pre­ventif, peran atasan langsung dalam meng­awasi anak buahnya sangat renting. Ins­pektorat Jenderal Depdagri melakukan peme­riksaan, evaluasi, moni­toring serta pelaksa­naan pemutakhiran tin­dak lanjut basil peme­riksaan, khususnya terhadap penyelengga­raan pemerintahan di provinsi. Meski demi­kian, untuk beberapa kasus tertentu di kabu­paten/kota yang me­merlukan atensi lebih tinggi, tim pemeriksa Itjen Depdagri juga seringkali turun tangan.   Dalam peraturan pemerintah tersebut telah digariskan bahwa pengawasan yang kita laksanakan adalah dalam kerangka pembinaan, sehingga terikat norma-norma tertentu, misalnya tidak mencari-cari kesa­laban, tetapi harus obyektif.   Pengawasan yang dilakukan dirasa cu­kup efektif meski masih memerlukan pe­nyempurnaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang dapat diungkap/diangkat seperti jumlah kerugi­an negara/daerah yang harus disetor kekas Negara/Daerah. Untuk pengawasan dan pembinaan para pejabat seperti Bu­pati, Gubernur dan DPRD sepanjang ada surat pengaduan masyarakat/LSM, apabila telah dilakukan pemeriksaan dan terindikasi adanya tindak pidana, maka proses selanjutnya diserahkan pada aparat penegak hukum. Kendala Tidak dipungkiri dalam melaksanakan binwas secara terpadu, Itjen Depdagri menghadapi berbagai kendala. Secara nor­matif, dokumen PKPT (Program Kerja Pe­ngawasan Tahunan) seharusnya menjadi acuan semua aparat pengawasan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah­an daerah. Dalam hal ini, setidaknya ter­dapat tiga kendala: pertama, kendala ko­ordinasi pelaksanaan termasuk dalam hal pelaporannya. Koordinasi yang telah dila­kukan pada tahap penyusunan rencana, seringkali berbeda dengan realita di la­pangan Kedua, dari segi substansi juga masih terkendala belum tuntasnya kebijakan yang mengatur ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan dan pemeriksaan, terutama terkait daftar materi pemeriksaan. Hal ini dikarenakan PP Nomor 79 Tahun 2005 baru ditetapkan pada tang­gal 30 Desember 2005, atau baru sekitar dua setengah bulan lalu. Ketiga, belum satunya mindset antara pe­meriksa dan terperiksa, misalnya dalam hal me­lihat bahwa pengawas­an merupakan upaya pembinaan. Selama ini seolah-olah pemeriksa hanya "mencari-ca­ri kesalahan" sedangkan terperiksa berupaya "menyembunyikan" kesalahan.   Dalam mengatasi kendala tersebut, Depdagri berupaya meningkatkan koo­rdinasi dan memantau pelaksanaan kese­pakatan yang tertuang dalam dokumen PKPT. Selain itu juga beruaya memper­cepat keluarnya berbagai kebijakan ope­rasional. (len)Sumber :Media Praja,Edisi 04/Th.1,16-31 Maret 2006