Apdesi Kab. Bandung, Drs. Joko Nono Hermanto, di Kantor Desa Parungserab, Kec. Katapang, Selasa (11/4). Sedangkan besar tunjangan untuk sekretaris desa sebesar Rp. 60.000,-/bulan, dan Rp.50.000,- untuk Saat ini, tunjangan kepala desa hanya Rp.75.000/bulan , itu pun dibayar setiap tri wulan,”kata Ketua kepala dusun (kadus). “Semuanya dibagikan pertiga bulan. Jadi, Kepala desa menerima Rp. 225.000,-/tiga bulan,”kata Joko yang kini menjabat Kepala Desa Parungserab, Kec. Ketapang. Menurut Joko, usulan itu mengacu pada PPNo. 72/2005 tentang desa, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tunjangan atau gaji kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selain itu, Apdesi mengusulkan tunjangan akhir masa jabatan berupa uang kehormatan untuk kepala desa sebesar 30 kali gaji yang diterima, 20 kali gaji untuk sekretaris desa, dan 10 kali gaji intuk perangkat desa.”Nilai uang kehormatan yang diterima kepala desa selama ini hanya Rp. 500.000,-/periode,”kata Joko. Apdesi berharap semua usulan tersebut tidak dimasukakan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dikucurkan Pemkab Bandung. Besarnya ADD per desa, berkisar Rp. 100.000,--Rp. 150.000,-. Jumlah total ADD yang dianggarkan dalam APBD Kab. Bandung tahun ini Rp. 56 miliar. Sementara itu, Asisten Tata Praja Pemkab Bandung, Drs. Djamu Kertabudhi mengatakan, tunjangan untuk perangkat desa sudah termasuk dalam ADD pos biaya operasional pemerintahan desa. Aspirasi kenaikan tunjangan/gaji kepala desa, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sesuai Perda No. 4/2006, ADD dibagikan secara proposional. Jadi, tidak sama seperti sebelumnya, setiap desa Rp.50 juta/tahun,” katanya.(A-156Sumber :Pikiran Rakyat