Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Selanjutnya saya ingin ikut mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memenuhi undangan Saudara Menteri Dalam Negeri pada acara sosialisasi yang diselenggarakan bersama antara Departemen Agama dengan Departemen Dalam Negeri. Seperti diketahui, sekitar akhir 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat­pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Meresponi perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, pengkajian telah selesai. Diantara hasil kajian tersebut adalah bahwa kehadiran SKB relevan karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Temuan lain adalah bahwa dalam SKB tersebut terdapat kalimat-kalimat yang multitafsir. Di samping itu karena singkatnya SKB, hanya terdiri dari 6 (enam) pasal, maka tidak ada penjelasan tentang standar pelayanan terukur untuk meresponi permohonan pendirian rumah ibadat. Sementara itu terdapat kenyataan yang perlu mendapat perhalian kita bersama bahwa ternyata jumlah rumah ibadat semua kelompok agama yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 diberlakukan, berkembang dengan pesat. Apabila kita bandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 bertambah jumlahnya menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data tersebut telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Meskipun demikian diakui pula bahwa di lapangan terkadang ada masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama akibat permasalahan rumah ibadat seperti tidak jelasnya syarat-syarat yang diatur dalam SKB, tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pemerintah dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. Karena itu perlu ada penyempurnaan terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut. Terkait dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Rapat menyimpulkan bahwa SKB tersebut perlu disempurnakan supaya mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Kemudian mulai tanggal 12 September 2005 diadakan rapat-rapat setingkat Eselon I pada Departemen Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun draf penyempurnaan. Di lingkungan internal Departemen Agama sendiri telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan seluruh pejabat Eselon I khususnya para Dirjen Bimas untuk menyiapkan draf awal tersebut.                 Pada awal Oktober 2005, draf penyempurnaan SKB yang dihasilkan Departemen Agama dan Depertemen Dalam Negeri telah siap untuk dibahas dengan majelis-majelis agama. Adapun pembahasan draf tersebut dengan wakil majelis agama sendiri berlangsung sebanyak sebelas kali, sepuluh kali diantaranya berlangsung mulai bulan Oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006. Sedangkan pembahasan kesebelas (terakhir) dilakukan dengan majelis agama tanggal 21 Maret 2006 dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Secara umum dapat kami katakan bahwa proses pembahasan itu telah berjalan dengan intensif, terbuka, dan bersifat kekeluargaan. Semua rumusan yang dibahas mencapai titik temu sebagai jalan keluar berkat kelapangan dada dan kebesaran jiwa masing-masing pemuka agama yang mewakili majelis-majelis. Perlu kami laporkan bahwa pada pembahasan pertama dan kedua, setiap majelis diwakili oleh 4 orang, sedangkan pada pembahasan ketiga sampai dengan kesebelas setiap majelis diwakili oleh 2 orang sebagai tim perumus. Majelis-majelis agama yang mengirimkan wakilnya untuk merumuskan draf itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Dapat kami laporkan pula bahwa sekitar 90% dari draf yang disiapkan pemerintah pada bulan September 2005, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi substansi maupun formulasi rumusannya, dibandingkan dengan hasil rumusan akhir yang disepakati tanggal 21 Maret 2006, yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal itu juga. Berkenaan dengan proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri ini, Pemerintah menyadari bahwa dalam era reformasi partisipasi masyarakat sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat. Bab X Pasal 53 Undang-Undang tersebut berbunyi: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah". Menurut ketentuan ini, kewajiban Pemerintah untuk menampung masukan secara lisan dan tertulis dari masyarakat, sesungguhnya hanya terhadap kedua bentuk peraturan perundang­-undangan tersebut. Namun demikian, karena Pemerintah memandang begitu pentingnya materi yang dimuat dalam Peraturan Bersama ini, maka dalam rangka bersama-sama masyarakat luas khususnya pimpinan majelis agama untuk membangun kerukunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945, penyusunan Peraturan Bersama ini telah melibatkan secara penuh majelis-majelis agama bukan hanya dalam memberi masukan tetapi sekaligus menyusun dan menyelesaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan majelis agama atas kerjasama yang amat baik yang telah diberikan selama ini. Semoga bangsa Indonesia semakin rukun dan kokoh dalam membangun masa depan. Sebagian warga masyarakat memang ada yang mempertanyakan mengapa masalah agama diatur oleh pemerintah, bukankah itu merupakan bagian dari kebebasan beragama. Dalam kaitan ini ingin kami jelaskan bahwa yang diatur oleh Peraturan Bersama ini bukanlah aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama, melainkan hal-hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia ketika mereka bertemu sesama warga negara Indonesia pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agama mereka. Karena itu pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan beragama yang disebut dalam Pasal 29 UUD 1945. Beribadat dan membangun rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadat adalah ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan membangun rumah ibadat adalah tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena kepemilikan, kedekatan lokasi, dan sebagainya. Karena itu maka prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat. Inilah prinsip sekaligus tujuan dari Peraturan Bersama ini. Tentu saja Peraturan Bersama ini dari segi yuridis formal tidaklah sekuat Undang-Undang, karena setiap peraturan memang pada dasarnya adalah lebih rendah dari pada peraturan perundangan yang ada di atasnya. Tetapi kehadiran sebuah Peraturan Bersama Menteri tidaklah dilarang dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia. Peraturan Bersama ini juga menghilangkan keraguan sementara orang yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kehidupan keagamaan, sebagaimana dipahami sepintas dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi Peraturan Bersama ini secara tersirat menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah pusat di bidang agama adalah pada aspek kebijakannya. Sedangkan pada aspek pelaksanaan pembangunan dan kehidupan beragama itu sendiri tentu saja dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air termasuk oleh pemerintahan daerah. Lebih jauh Peraturan Bersama ini juga menegaskan secara tersurat bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah bagian penting dari pembinaan kerukunan nasional yang menjadi tanggungjawab kita semua. Saudara Menteri Dalam Negeri, para Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya terkait dengan isi dari Peraturan Bersama tersebut ijinkan saya menegaskan bahwa intinya Peraturan Bersama itu memuat 3 (tiga) pedoman pokok yaitu pedoman tentang tugas-tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, masalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan masalah pendirian rumah ibadat. Terkait dengan pemberdayaan FKUB dapat kami jelaskan bahwa prinsip yang dianut oleh Peraturan Bersama ini adalah bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, maka umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan. Kemudian, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan balk, diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama balk yang memimpin maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarahkannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluamya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Khusus FKUB tingkat kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Perlu kami tegaskan bahwa FKUB bukan dibentuk oleh Pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah. Kami tegaskan pula bahwa ini tidak berarti di tingkat kecamatan dan desa tidak boleh dibentuk FKUB. Ketentuan ini hanya berarti bahwa pada tahap sekarang hanya FKUB tingkat kabupaten/kota-lah yang diberi tugas untuk memberi rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat, meskipun di dalam kenyataan tentu saja FKUB kecamatan dan desa, kalau ada, dapat ikut memberikan pertimbangannya. Terkait dengan syarat-syarat pendirian rumah ibadat yang dalam Peraturan Bersama Menteri termuat pada pasal 13 dan 14, dapat kami jelaskan bahwa Peraturan Bersama ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujudkan pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula apabila pada tingkat kecamatan pun keperluan nyata dan sungguh­sungguh itu belum terwujud, maka penilaian dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, dan apabila pada tingkat kabupaten/kota belum terwujud, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu dilakukan pada tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan rumah ibadat di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa di satu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kekebasan beragama sebagaimana tertuang pada pasal 29 UUD 1945. Mengenai keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 90 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui sejumlah gubernur telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Di Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat minimal adalah 40 KK, di Sulawesi Tenggara diatur jumlah syarat minimal 50 KK, dan di Bali diatur jumlah syarat minimal itu 100 KK. Apabila sebuah KK minimal terdiri atas 2 orang, maka Provinsi Bali sebenarnya selama ini telah menempuh persyaratan minimal 200 orang, sementara Riau dan Sulawesi Tenggara masing-masing menerapkan persyaratan minimal 80 orang dan 100 orang. Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah mengadakan musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah 90 orang tersebut. Ini berarti bahwa yang disebut keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu adalah apabila calon pengguna rumah ibadat mencapai angka 90 orang dewasa yang dapat berasal dari 20, 30, atau 40 KK. Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu 60 orang itu tidak terpenuhi sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh­sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat. Khusus mengenai izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, dapat kami jelaskan bahwa setiap gedung yang hendak digunakan sebagai rumah ibadat haruslah memenuhi kelaikan fungsi agar terjamin keselamatan para pengguna rumah ibadat. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemberian ijin tersebut meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota, dan pelaporan tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Surat keterangan pemberian izin sementara diberikan oleh Bupati/Walikota dan dapat dilimpahkan kepada Camat. Mengenai bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakuknya Peraturan Bersama ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku. Hanya saja bangunan gedung rumah ibadat yang telah dipergunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah, tetapi yang belum memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Bupati/Walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud. Jiwa dari ketentuan ini adalah untuk mendorong agar setiap bangunan termasuk bangunan yang telah dipergunakan sebagai rumah ibadat secara permanen tetap memiliki IMB rumah ibadat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Wakil Gubernur serta hadirin yang terhormat. Demikian beberapa tal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah bersama kami memfinalisasi dan menandatangani Peraturan Bersama ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan majelis agama tingkat pusat yang telah mengirimkan wakil­wakilnya untuk ikut andil dalam pembahasan dan perumusan Peraturan Bersama ini. Kebesaran jiwa dan kenegarawanan mereka telah memberikan sumbangan besar bagi terumuskannya Peraturan Bersama yang ada sekarang ini. Kemudian kepada Gubernur dari Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota kami berharap kiranya Peraturan Bersama ini dapat dipedomani dan disosialisasikan sebagaimana mestinya guna mewujudkan dan memelihara masyarakat Indonesia yang semakin rukun, damai, dan maju ke depan. Harapan serupa kami tujukan juga kepada para pemuka agama baik di tingkat pusat maupun di daerah. Semoga kearifan para pemuka agama panutan masyarakat itu akan memberikan kesejukan bagi pembangunan negeri ini. Khusus kepada jajaran Departemen Agama di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar mempelajari dan memahami dengan sungguh­sungguh Peraturan Bersama ini, kemudian membantu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota untuk mempedomani dan mensosialisasikan Peraturan Bersama ini dalam pelaksanaan bimbingan umat beragama di daerah masing-masing. Demikianlah, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kearifan dan melindungi bangsa Indonesia tercinta ini. T erima kasih.Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 17 April 2006-04-17Menteri Agama RI, Muhammad M. BasyuniSumber :Pusat Penerangan Depdagri