Hadirin yang saya hormati, Pada hari ini kita akan memulai serangkaian kegiatan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Untuk memudahkan komunikasi, saya ingin mengusulkan sebutan yang sing kat yaitu Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Kerukunan Umat Beragama bahkan untuk yang lebih singkat lagi sosialisasi PBM. Dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa pokok pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah terkait dengan keberadaan PBM tersebut. Pasal 2 ayat (3) UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) peningkatan pelayanan umum, dan (3) peningkatan daya saing daerah. Semua pihak, baik Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maupun masyarakat berkepentingan dan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ketiga tujuan ini. Untuk itulah, UU 32/2004 juga telah membagi tugas-tugas dan kewenangan secara baik dan harmonis antara pihak-pihak ini, antara lain tercermin dari rumusan pembagian urusan pemerintahan, tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, dan sebagainya.Hadirin yang saya hormati,Seringkali kita mengaitkan relevansi PBM in; dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UU 32/2004. Bila hanya merujuk pasal ini saja, kita akan berpikir bahwa urusan bidang agama menjadi kewenangan Pemerintah bukan menjadi urusan pemerintahan daerah. Karena itu, sepertinya tidak ada relevansinya terhadap penyelenggaraan desentralisasi yang menjadi tugas Kepa!a daerahlWakil Kepala Daerah. Sementara itu, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah berkenaan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak perhatian kita terhadap beberapa pasal yang lain.Pertama, Pasal 22 huruf a UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasa! ini menegaskan bahwa "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sepertinya hal ini merupakan rumusan yang sederhana. Tetapi sesungguhnya hal ini terkait dengan persoalan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan nasional dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk termasuk di dalamnya kerukunan umat beragama. Walaupun terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama, tetapi pemeliharaan atau penjagaan kerukunan umat beragama jelas menjadi kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.Kedua, Pasal 27 ayat (1) huruf c. Pasal ini menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Rumusan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah ini sangat relevan dan sejalan dengan rumusan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasa! 22 huruf a UU 32/2004 di atas. Kita menyadari bahwa dalam kenyataannya dinamika kemasyarakatan di berbagai daerah, termasuk yang berkaitan dengan implementasi kerukunan antar umat beragama, pada gilirannya saling berpengaruh dengan kondisi kententraman dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sama juga dengan menjalankan kewajiban daerah khususnya untuk menjaga kerukunan nasional. Bahkan kinerja kepala daerah juga antara lain diukur dari keberhasilannya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.Ketiga, Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 32/2004. pasal ini menegaskan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Rumusan pasal ini dapat dipandang merupakan jembatan yang sangat baik berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara yang menjadi kewenangan Pemerintah dengan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Seperti diketahui, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau urusan Pemerintah, terdapat sejumlah instansi vertikal di daerah. Kendatipun tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap masing-masing instansi, koordinasi atas pelaksanaan tugas instansi vertikal ini di daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf b tersebut, wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan instansi vertikal di daerah.Hadirin yang saya hormati,Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan PBM ini merupakan salah satu bentuk hukum yang merupakan pelaksanaaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Itulah sebabnya mengapa PBM ini berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Adapun substansi atas pedoman ini mencakup tiga hal, yaitu (1) pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan (3 )pendirian rumah ibadat. Memperhatikan luasnya cakupan Pasal 22 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf c UU 32/2004, sebenarnya diperlukan banyak sekali pedoman bagi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan kata lain, diperlukan banyak lagi peraturan menteri atau peraturan bersama menteri, atau bahkan peraturan perundangan-undangan yang lain seperti Peraturan Presiden bahkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi terkait dengan ketiga substansi sebagaimana disebut di atas bentuk peraturan perundang-undangan yang dipilih adalah Peraturan Bersama Menteri. Pada hakekatnya, Peraturan Bersama Menteri. adalah Peraturan Menteri, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri adalah Surat Keputusan Menteri. Dalam kerangka Undang­Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan PBM ini terkait dengan Pasal 6 ayat (3), sementara dalam kerangka UU 32/2004 PBM ini terkait dengan rasa! 22 huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf c, dan rasa! 26 ayat (1) huruf b. Selain mengacu berbagai pasal tersebut di alas, PBM ini juga mempertimbangkan masak-masak beberapa pasal dalam UUD 1945. Hal ini sepenuhnya dirumuskan dalam konsideran menimbang: a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya ; dan c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masih dalam kerangka UU 10/2004, khususnya dalam Pasal 54 ditegaskan bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan Peraturan Daerah". Walaupun tidak termasuk peraturan perundangan yang memerlukan masukan dari masyarakat, tetapi dalam penyusunan PBM ini sepenuhnya melibatkan masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakil dari majelis-majelis agama. Bahkan di antara para wakil majelis agama tersebut, selain menekuni bidang keagamaan sesuai dengan majelisnya, juga para pakar bidang hukum yang sangat dihormati di bidangnya masing-masing. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para wakil majelis agama yang telah dengan penuh dedikasi menyelesaikan PBM ini.Hadirin yang saya hormati,Beberapa pokok pikiran dalam PBM yang nanti akan dibahas secara rinci adalah tentang (1) ketentuan umum, (2) tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) forum kerukunan umat beragama, (4) pendirian rumah ibadat, (5) ijin sementara pemanfatan bangunan gedung, (6) penyelesaian perselisihan, (7) pengawasan dan pelaporan, (8) belanja, (9) ketentuan peralihan, dan (10) ketentuan penutup. Tentu saja yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita semua mengawal implementasi PBM ini di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Keberhasilan pelaksanaan PBM ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat. Khususnya di daerah, peranan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi PBM ini. Itulah sebabnya mengapa sosialisasi ini untuk pertama kalinya dilakukan bagi wakil gubernur, Kepala Kanwil Departemen Agama, dan Kepala Badan Kesbangpol atau nama lainnya di provinsi. Untuk selanjutnya, perlu dirancang dan dilaksanakan sosialisasi serupa bagi wakil bupati/wakil walikota, kepala kantor departemen Agama, dan Kepala Badan Kesbangpol atau nama lainnya di kabupaten/kota, serta pada akhirnya kepada seluruh masyarakat. Saya berharap kiranya para Gubernur segera memprakarsai sosialisasi PBM ini di provinsinya masing-masing.Hadirin yang saya hormati,Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam rangka mengawali kegiatan sosialisasi PBM yang merupakan upaya dan jerih payah kita bersama selama ini dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik,semakin rukun, bertanggungjawab dan transparan. Hal ini semua hanya dapat dilakukan melalui kerja keras kita bersama baik pemerintah, pemerintahan daerah maupun masyarakat. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan bagi upaya kita yang mulia ini.Sekian dan terima kasih.Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.Ohm Santi-Santi Ohm.  MENTERI DALAM NEGERI H. MOH MA’RUFSumber :Pusat Penerangan Depdagri