Dalam suratnya bernomor 903/580/SJ yang sifatnya segera, Ma'ruf mengatakan, ada perbeda­an antara kode rekening pada ra­perda dengan rancangan peratur­an gubernur. Pada raperda tentang APBD, pos sekretariat daerah, kode rekening 1 pendapatan sejum­lah Rp 666.044.973.250. Angka tersebut berbeda dengan yang ter­cantum dalam Rapergub tentang penjabaran APBD Kalbar sejum­lah Rp 664.874.971.250. Sedikitnya, ada enam item kode rekening yang berbeda. Pendapatan asli daerah, misalnya, pada raperda jumlahnya sekitar Rp 22.207.872.000, sementara pada rancangan pergub hanya Rp 21.207.872.000.   Bukan itu saja. Biaya perjalanan dinas luar negeri yang dialaksanakan pada penyediaan kredit ang­garan pada kode rekening, yang jumlahnya mencapai Rp 992 juta. Anggaran perjalanan dinas luar negeri itu melibatkan pos kepala daerah dan wakil kepala daerah, pos sekretariat daerah, pos Bappe­da terdapat tiga rekening, dan pos Dinas Perdagangan dan Perindus­trian yang terdapat dua rekening.   Mendagri meminta pos perja­lanan dinas luar negeri itu diga­bung dengan biaya perjalanan dinas luar daerah. Selanjutnya da­lam pelaksanaannya, agar memedomani Inpres No 11 Tahun 2005 tentang perjalanan dinas ke luar negeri dan peraturan-peraturan terkait lainnya.   Pemerintah pusat menilai pe­nyediaan kredit anggaran pada pos sekretariat DPRD terlalu ting­gi. APBD 2006 mengalokasikan biaya perjalanan dinas itu Rp 6.551.426.000. "Biaya perjalanan dinas itu sudah dikurangi sekitar Rp 1 miliar. Kami lakukan karena Mendagri menginginkan demi­kian," kata Ketua DPRD Kalbar Zulfadhli. (mnk/jpnn)Sumber :Indopos