"Izin secara lisan memang su­dah diberikan oleh Menteri Da­lam Negeri. KTP Terintegrasi di DKI diharapkan dapat menjadi percontohan untuk pemerintah daerah lainnya," kata Kepala Kantor Pengelola Teknologi In­formasi DKI Aisa Tobing, Minggu (30/4). 

KTP Terintegrasi yang menjadi kartu identitas tunggal akan ba­nyak sekali manfaatnya. Di an­taranya, dengan KTP Terintegrasi yang bisa diakses data basis indi­vidualnya, akan menyulitkan du­plikasi catatan kependudukan.

Permasalahan duplikasi KTP menimbulkan berbagai persoalan yang sulit ditangani pemerintah. Misalnya, pelacakan tersangka te­roris oleh polisi mendapati ba­nyak kesulitan karena pengguna­an duplikasi KTP.

Kejahatan lain akibat duplikasi KTP juga berkembang dalam du­nia bisnis dan perbankan. Menu­rut Aisa, kebutuhan menerbitkan KTP Terintegrasi sebagai identi­tas tunggal di DKI sudah sangat mendesak.

"Saat ini ada sekitar 7,4 juta jiwa pemegang KTP DKI. Tetapi, ini tidak menutup kemungkinan masih banyak di antaranya yang tetap memiliki KTP di wilayah lain di luar DKI. Bahkan, di DKI saja mungkin banyak yang bisa memiliki lebih dari satu KTP,” kata Aisa.

KTP Terintegrasi secara teknis, lanjut Aisa, saat ini juga dapat direalisasikan. Akan tetapi, Pe­merintah Provinsi DKI saat ini membutuhkan payung hukum yang jelas dari pemerintah pu­sat.

KTP Terintegrasi tidak hanya menghindarkan diri dari duplika­si. Menurut Aisa, data basis individual yang dapat dicantumkan dapat menyesuaikan kebutuhan. (NAW)Sumber :Kompas