Demikian dikatakan Dr Khotsun Isiki, ilmuwan di salah satu lembaga penelitian milik pemerintah Jepang, dalam seminar nasional Pengembangan Bioteknologi dan Produk Alternatif Tanaman Tebu serta Tataniaga Gula Nasional di FMIPA Unej, kemarin. Kerja sama kemitraan tersebut akan melibatkan Jurusan Biologi FMIPA Unej dan Pusat Penelitian Gula Indonesia. "Jember sangat berprospek untuk itu," ujar Isiki yang kemarin juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut. Dia menggambarkan, tebu juga bisa diubah menjadi etanol yang dapat digunakan untuk bahan bakar.

Secara terpisah, Dekan FMIPA Unej Ir Sumadi, MS, berharap, kerja sama penelitian itu akan segera dapat direalisasikan dalam dua bulan mendatang. "Semuanya sedang kita godok, semoga akan cepat terealisir," ujar Sumadi.

Nantinya, lanjut dia, kerja sama itu ditujukan untuk pengembangan tanaman tebu, sehingga tanaman tebu mempunyai banyak manfaat sebagai sumber energi manusia. "Termasuk bagaimana pengembangan bioteknologi dan produk alternatif tanaman tebu. Atau juga perakitan varietas tebu melalui rekayasa genetika," ujar pria berkaca mata ini.

Sementara itu ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil lebih mendukung soal tata niaga gula di Indonesia.

Tataniaga gula menurut dia payung hukum untuk melindungi para petani tebu. Selain itu, tataniaga gula juga dipandang sebagai wujud ekonomi kerakyatan yang menjunjung tinggi kepentingan ekonomi dalam negeri. Untuk itu, tataniaga gula yang lahir lewat perjuangan para petani tersebut harus tetap dipertahankan, jangan sampai dihapus.

Arum yang juga anggota Dewan Gula Indonesia itu menilai, tataniaga diperlukan untuk menahan arus gula impor yang dapat merugikan petani tebu lokal. Kini, tak akan ada lagi ekspansi gula impor besar-besaran yang dapat mengalahkan produk petani tebu lokal.

"Dengan tataniaga itu, akan dengan mudah dideteksi gula yang datang dari luar negeri, apakah itu gula impor resmi atau ilegal," jelas Arum.

Sebab, dalam tataniaga tersebut, perusahaan gula yang memiliki ijin impor hanya empat perusahaan, yaitu PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII. "Jadi, gampang saja. Bila ada kapal mengangkut gula impor, ditanyakan saja, itu gula milik siapa? Kalau milik perusahaan di luar empat yang resmi ditunjuk, itu berarti impor ilegal dan harus diberantas," tegasnya.

Hasil dari tataniaga tersebut, lanjut dia, sudah jelas nyata dapat dilihat dalam penerimaan devisa. "Jika dulu sebelum tataniaga, pemerintah hanya dapat Rp 300 miliar dari gula impor, tapi kini setelah tataniaga pemerintah mampu meraup lebih dari Rp 1 triliun," jelasnya.

Hanya saja, dia mengingatkan, ada sejumlah pihak yang menginginkan tataniaga gula tersebut dihapus. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang dulu kerap melakukan impor gula dan mampu meraup untung ratusan miliar. "Setelah tataniaga, mereka tak lagi punya ruang untuk impor. Kini, mereka dengan sejumlah gerakan berupaya menghapus tataniaga gula tersebut," katanya.

Caranya, mereka mengembuskan isu bahwa harga gula naik karena adanya tataniaga. Mereka ingin masyarakat menuntut untuk menghapus tataniaga gula, sehingga akhirnya impor bebas masuk dan tidak ada bea masuk. "Tapi jangan percaya. Harga gula di tingkat konsumen tak boleh lebih dari Rp 6 ribu, karena itu sudah dijamin," tegasnya.

Arum juga mencium ada gerakan dari sejumlah industri makanan dan minuman untuk menghapus tataniaga gula. "Mereka ingin itu dihapus agar dapat gula impor murah, dan dapat untung banyak," katanya.

Ke depannya, ia yakin, dengan tataniaga gula tersebut, para petani tebu akan sejahtera dan mampu bersaing dengan gula impor. "Harga gula dunia sekarang sudah mencapai US$ 505 per matriks ton. Jadi, setelah ada tataniaga (bea masuk, Red) dan sejumlah biaya distribusi, harga ecerannya akan mencapai sekitar Rp 8 ribu-an," ujarnya. Dengan harga sebesar itu, petani tebu lokal akan mampu bersaing secara harga. (eri)

Sumber :www.jawapos.co.id