Pendidikan di STPDN/IPDN terkait soal kecerdasan intelek­tual, praktikal, emosionai, sosial, rasional dan moral ini meru­pakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dari aspek nation and charac­ter building bahwa pendidikan kita mungkin hampir sudah gagal. Perguruan tinggi negeri dan swasta sudah gagal mengemban tugas itu. Contohnya siswa dan mahasiswa terlibat tawuran. Sedangkan contoh lainnya dari kegagalan tersebut, pada tingkat perguruan tinggi hampir tidak mengenal sejarah bangsanya, Tambah Prof.Dr.Drs Nyoman Sumaryadi. Mereka berpikir secara isntan, ingin merubah keadaan dengan kemauannya. Perkembangan situasi itu telah menuntun siswa kepada pola pikir, bahwa Reformasi dipandang sebagai satu kebebasan tanpa balas, tuturnya lagi dengan serius. Sedangkan demokrasi dipandang mendahulukan hak dari pada kewajiban. Kemudian Desen­tralisasi dianggap sebagai sesuatu yang terlepas dari Negara Ke­satuan Republik Indonesia. Desentralisasi atonomi di­anggap keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengatur segala sesuatu sendiri. Demokrasi memandang sebagai proses diskusi tanpa akhir. Diskusi berkepanjangan tanpa ada acuan mencapai suatu titik tertentu, paparnya. Padahal acuan negara kita adalah Musyawarah dan Mufakat. Sedangkan Gotong Royong dalam kehidupan bermasyarakat masih tetap menjadi dasar kehidupan negara kita. Itulah point-­point besar yang ingin saya tekankan. Tegasnya.TerpusatOleh karena itu, masih ungkap Purek III IPDN ini, bahwa pihaknya concern agar pendidi­kan pamong praja tetap terpusat, sehingga kita bisa mengantisipasi pola-pola pikir yang menyim­pang. Konsentrasi pendidikan di STPDN/IPDN adalah integritas nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai orang pertama yang mendukung negara kesatuan. Orang pertama dalam arti birokrasi yakni para pegawai negeri sipil yang dididik dan alumni yang menyandang gelar Pamong Praja, ungkapnya. STPDN/IPDN berkewajiban mendidik praja yang bisa dijadikan teladan, punya visi ke­pemimpinan yang etis visioner dengan format dan etos kerja professional. Sistem pendidikan disini menekankan kedisiplinan dan itu yang dibutuhkan oleh pe­mimpin didaerah yang bisa dijadikan teladan sebagai satu pengemban tugas pemerintahan. Kalau di pendidikan Apmong Praja ini, semuanya by process. Walaupun pintar sekalipun, tetapi kalau prosentase kehadiran kuliah kurang dari 75%, dia tidak lulus. Disiplin sangat menentukan bagi praja STPDN/IPDN, tegasnya. Lulusan STPDN/IPDN harus punya komitmen yang tinggi terhadap penyelenggara peme­rintahan, baik dari aspek teknis, akademis dan juga praktikal dalam adminstrasi pemerintahan. ltulah yang kita lahirkan dari proses pendidikan di kampus ini. Kalau ada pertanyaan, kenapa universitas yang memiliki pro­gram study llmu Pemerintahan juga menelorkan ahli-ahli pemerintahan. Persoalannya, tegas Prof. I. Nyoman, bukan hanya ahli pemerintahan ahli dalam pemikir pemerintahan, namun mereka belum meng­hayati pelaksanaan pemerintahan dan bagaimana etikanya. Masalah moral di perguruan tinggi umum tidak sama dengan pendidikan moral di STPDN dan IPDN melalui apa yang disebut format pengasuhan. Kalau pendekatan kecerdasan moral yang kita terapkan dengan format pengasuhan betul-betul mereka diberi tahu bahwa ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Kemudian format yang berdasarkan pada ajaran agama masing-masing, itu penerapannya dalam konteks integritas nasional, masing-masing. Demikian Prof.Dr. Drs. l Nyoman Sumaryadi, M.Si.  Sumber :Harian Sentana