"Tergantung keputusan PBB, negara mana saja yang diikutsertakan dalam pasukan pemelihara perdamaian, bukan berdasar hubungan diplomatik dengan Israel," kata Menhan Juwono Sudarsono seusai menerima kunjungan Menhan Singapura Teo Chee Hean di Jakarta, Selasa.

Juwono menjelaskan, Indonesia sudah lama tergabung dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB, termasuk dalam penyelesaian konflik antara negara-negara Arab dan Israel pada 1957. "Kita telah lama menjadi bagian pasukan pemelihara perdamaian PBB. Jadi semua tergantung pada PBB, bukan Israel," kata Juwono menegaskan,

Dia menambahkan, hingga kini PBB masih menentukan negara mana saja yang dilibatkan sebagai bagian pasukan pemelihara perdamaian di Lebanon. "Diharapkan dalam pekan ini telah ada kejelasan kapan pasukan kita diberangkatkan (ke Lebanon)," ujar Juwono.

Israel masih menolak kehadiran pasukan negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel tergabung dalam pasukan perdamaian PBB. Israel beralasan, pasukan negara-negara itu akan mendukung perjuangan Hizbullah.

PBB sendiri diberi kewenangan menempatkan hingga 15.000 tentara penjaga perdamaian untuk membantu 15.000 tentara Lebanon memperluas otoritas di selatan. Beberapa negara yang telah menyatakan siap bergabung adalah Australia, Brunei Darussalam (200 personel), Finlandia (200), Perancis (5.000), Indonesia (1.000), Italia (2.000-3.000), Malaysia (850-1.000), Maroko (1.500-2.000), Spanyol (700), dan Turki sekitar 7.000 personel.

Menurut hasil pembahasan di Dewan Keamanan (DK) PBB, pasukan pemelihara perdamaian ke Lebanon itu akan dipimpin Italia. Namun pemerintah negara tersebut menyaratkan agar Israel menghormati gencatan senjata yang telah diamanatkan PBB melalui Resolusi 1701, sebelum pihaknya mengirimkan personel militer.

"Kami tidak akan mengirimkan 2.000 hingga 3.000 personel ke Lebanon jika Israel masih melakukan tembakan atau serangan. Mereka (Israel) harus menghormati gencatan senjata yang telah diamanatkan PBB," kata Menlu Italia Massimo D`Alema seperti dikutip Harian La Republica.

Di tempat terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan, Indonesia tidak perlu mendengar apa yang dikatakan Israel tentang penolakan mereka atas kehadiran pasukan TNI di Lebanon.

"Indonesia adalah anggota PBB, bukan bawahan Israel," kata Hidayat usai menghadiri acara pengambilan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2006-2009 di Jakarta, Selasa.

Senada dengan itu, Ketua Umum Pemimpin Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menyatakan, penolakan Israel seharusnya mendorong Indonesia dan negara lain untuk terus mengirimkan tentara perdamaian ke Lebanon. (Antara/Hasyim)

Sumber :www.suarakarya-online.com