Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jabar H.A.M. Ruslan, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Jabar dengan Pemerintah Provinsi Jabar yang diwakili Wakil Gubernur Jabar Nu’man Abdul Hakim.

"Penyandang cacat harus dilindungi, diakui hak-haknya. Dengan perda penyandang cacat, setiap kepala daerah di tingkat kabupaten/kota harus mengimplementasikannya dalam batas waktu lima tahun semenjak peraturan ini disahkan,” kata Nu’man.

Ia mengatakan, jumlah penyandang cacat di Jabar lebih dari 120 ribu jiwa. "Peraturan yang ada itu menjadi landasan hukum untuk menegakkan hak penyandang cacat. Untuk itu, akan segera dibuat peraturan gubernur," ujar wagub.

H.A.M. Ruslan mengatakan perda tersebut merupakan perda pertama yang merupakan hak inisiatif DPRD Jabar periode 2004-2009.

“Dari hasil penelusuran Komisi A yang melakukan pembahasan sejak awal, sampai menjadi draf dan siap disahkan, bisa dikatakan inilah perda pertama di Indonesia tentang penyandang cacat. Mudah-mudahan, ke depan semakin mendorong lahirnya perda-perda lain yang terkait kepentingan publik,” kata Ruslan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat menegaskan setelah disahkan perda ini harus menjadi komitmen birokrasi yang harus menindaklanjutinya dengan keseriusan pelaksanaannya di lapangan. “Sebab, disahkannya perda ini baru awal dari upaya menghapus diskriminasi bagi kalangan penyandang cacat. Yang jauh lebih substansial adalah komitmen untuk melaksanakannya,” katanya.

Ketentuan sanksi

Perda tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat, yang telah menjadi rancangan semenjak tahun 2000, terdiri dari 11 bab dan 70 pasal. Namun, pembahasannya baru dimulai pada 2005 dan selesai pada tahun ini. Terkait itu, masih ada kekurangan yang dirasakan oleh penyandang cacat.

"Saya merasa aspirasi kami dari penyandang cacat, tidak seluruhnya masuk dalam peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Kami menginginkan agar seluruh pelanggaran bisa masuk sebagai tindak pidana, namun itu sulit karena harus mengacu pada UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat," tegas Yudi Yusfar, Koordinator Komunitas Penyandang Cacat Jawa Barat.

Perda itu hanya mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melanggar pasal 11 tentang penempatan dan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat. Setiap BUMN, BUMD, dan instansi pemerintahan diharuskan menampung 1 penyandang cacat dari setiap 100 karyawan.

Sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar pasal 8 (soal pendidikan bagi penyandang cacat), pasal 19 (tentang penyediaan aksesibilitas), pasal 21 (tentang persyaratan teknis angkutan umum bagi penyandang cacat), dan pasal 30 (tentang pemberian pelayanan kesehatan bagi penyancang cacat).

Tergantung kepala daerah

Anggota Komisi A. Abdul Manan mengatakan, para penyandang cacat tersebar di seluruh pelosok Jabar. Dengan demikian, kunci efektivitas pelaksanaan perda ini terletak di pundak bupati/wali kota.

“Sebaiknya, perda serupa juga dibuat di kabupaten/kota di Jabar. Apa artinya kehadiran perda ini, kalau tidak dilaksanakan di kota/kabupaten yang menyentuh langsung keberadaan kalangan penyandang cacat. Artinya, juga harus dialokasikan anggaran dalam APBD masing-masing,” ujarnya.

Anggota Komisi A DPRD Jabar lainnya, Ayi Vivananda menegaskan, yang terpenting adalah efektivitas pengawasan pelaksanaan perda. “Untuk eksekutif, kuncinya ada di legislatif,” ujarnya.

Sedangkan untuk sektor swasta, kewajiban-kewajiban yang melekat dengan lahirnya perda, seperti penyediaan aksesabilitas dan pekerjaan, harus dilakukan pemerintah. “Mekanismenya bisa dilakukan lewat perizinan,” katanya. (A-64/A-158)***

Sumber :www.pikiran-rakyat.com