"Parpol jangan hanya aktif katau mau pemilu saja. Walaupun pemilu sudah usai dan pemerintahan sudah terbentuk, parpol memiliki tanggung jawab khususnya men-support kadernya di lembaga legislatif dalam menjalankan tugasnya," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Sudarsono dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin. Ia mencontohkan, parpol harus ikut bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja kaderya di legislatif, misalnya dalam mencermati kebijakan umum pemerintah serta detail teknis anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia mengambil contoh tugas anggota DPRD di provinsi yang harus mempersiapkan peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah harus dilakukan melalui konsultasi publik, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagaimana, kemampuan anggota DPRD untuk melakukan konsultasi publik agar perda yang dirumuskan dapat diterima masyarakat luas juga perlu mendapat perhatian serius. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengungkapkan fenomena, parpol hanya aktif bekerja pada saat pemilu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI di 15 kabupaten/kota di 6 provinsi menunjukkan, kantor parpol ramai pada saat pemilu atau pilkada saja. "Setelah pemilu dan pilkada selesai, kantor parpol malah sepi, pengurus dan anggata parpol jarang datang ke kantor. Mereka kini lebih sibuk di legislatif karena sudah terpilih dan mengabaikan tugas-tugas keartaian. Kondisi semacam ini, menurut dia, harus dibenahi karena parpol dan elite parpol memiliki tugas dan tanggung jawab yang baru pascapemilu atau pilkada. "Pimpinan dan pengurus parpol harus ikut mengawasi kaderya yang terpilih sebagai wakil rakyat atau ikut mernbantu tugas-tugas kaderya. Tidak bisa terputus begitu saja," tambahnya. Menyangkut soal koalisi partai politik, menurut Syamsuddin Harris, ada usulan agar koalisi partai politik diatur dalam undang-undang sehingga koalisi partai tidak dimanfaatkan oleh elite partai politik hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan didasarkan pada platform partai.Koalisi parpol yang sangat pragmatis dan sesaat demi kepentingan elite parpol bisa dilihat pada saat pemilu lalu dan dalam pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Hal ini bisa terjadi, karena koalisi partai politik tidak diatur dalam UU Partai Politik yang ada. Karena itu, ada usulan agar UU bidang paket politik yang baru dan akan segera dibahas mengatur mengenai koalisi partai. Syamsuddin Haris mengusulkan, koalisi permanen harus dilakukan setelah pemilu selesai. Akan tetapi, katanya, koalisi semi permanen sebelum pemilu atau pilkada juga harus dibangun. Sementara itu, berkaitan dengan soalpenyederhanaan partai, Dirjen Kesbangpol Depdagri mengatakan, sebenarnya yang lebih penting adalah sinkronisasi dan harmonisasi sistem pemerintahan dengan sistem perwakilan. "Kalau sistem pemerintahan presidensiil maka sistem perwakilannya haruslebih mengarah pada sistem kepartaian yang sederhana atau terbatas," katanya. Syamsuddin Haris setuju dengan Sudarsono karena pilihan pada sistem pemerintahan akan berdampak pada sistem legislatif, sistem pemilu, dan sistem kepartaian. Sistem presidensial seharusnya diikuti dengan sistem legislatif bikameral yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Di masa depan DPD harus bisa menjadi semacam senat. Sebagai konsekuensi dari sistem perwakilan ini sistem pemilu juga harus distrik," katanya. Namun, Syamsuddin juga mengingatkan sistem distrik memiliki kelemahan karena bisa "menindas" partai kecil atau aspirasi warga minoritas. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi (PBR)Yusuf Lakaseng menilai, penyederhanaan sistem kepartaian tidak bisa dipaksakan tetapi harus berjalan secara alamiah. Di Indonesia, menurut Lakaseng; banyak aliran politik yang harus memiliki penyaluran. Oleh karena itu, katanya, kalau ada keinginan menyederhanakan sistem kepartaian, itu semua harus dilakukan secara alamiah. Sebelumnya,Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Rully Chaerul Azwar berpendapat, penyederhanaan sistem kepartaian harus menjadi agenda. Siapa pun berhak mendirikan partai politik, silahkan saja, akan tetapi untuk dapat ikut pemilihan umum harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat. Ia beralasan, banyaknya partai politik yang ikut pemilu justru akan merugikan partai politik itu sendiri. Ia mengambil contoh sederhana tentang sepak terjang partai yang tidak baik selama pemilu maka semua partai akan ikut memperoleh stigma yang sama dari masyarakat. (VictorAS)Sumber :Suara Karya