Kesepakatan pertama dalam pertemuan itu, menurut Wa­pres, adalah tentang penekan­an penyelesaian masalah secara damai melalui dialog yang me­libatkan semua pihak. Untuk mewujudkan ini, antara lain de­ngan menghidupkan kembali kelompok kerja Malino dalam rangka meningkatkan silatu­rahmi dan dialog antartokoh agama dan masyarakat. Dalam kesepakatan kedua, menurut Wapres, seluruh pi­hak menyatakan bahwa aksi te­ror yang terjadi di Poso diang­gap sebagai musuh bersama yang harus diatasi. “Kita harus atasi secara terbuka, artinya transparan. Semua harus mem­berikan saksi. Kita selesaikan secara hukum,” kata Wapres da­lam konferensi pers, kemarin. Ketiga, khusus insiden di Ta­nah Runtuh, Wapres mengung­kapkan disetujui pembentukan tim investigasi pencari fakta. Tim ini akan diketuai oleh pejabat dari Kementerian Politik, Hu­kum, dan Keamanan dengan melibatkan TNI, Polri, dan MUI (Melis Ulama Indonesia). Sebagai kesepakatan keem­pat, demikian Wapres, peme­rintah berencana menghidup­kan kondisi sosial dan ekonomi di Poso. Rencananya, pemerin­tah akan mengirimkan Menteri Sosial (Mensos) dan Menteri Pekerjaan Umum guna melihat kondisi sosial dan ekonomi di Poso. Bahkan, pemerintah pu­sat akan mengeluarkan dana pendukung untuk hal ini. “Kita akan memberikan da­na yang cukup untuk mengge­rakkan ekonomi masyarakat agar generasi muda bisa beker­ja,” jelas Wapres. Terkait hal ini, Departemen Sosial telah menyiapkan dana sebesar Rp18 miliar untuk pro­gram rehabilitasi sosial konflik di Poso. Dana tersebut akan di­gunakan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masya­rakat korban konflik. “Sesuai Su­rat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dana yang telah diang­garkan Rp18 miliar untuk Poso,” kata Direktur Jenderal Ja­minan Bantuan Sosial Departe­men Sosial (Depsos) Chazali H Situmorang. Sementara itu, Wapres dalam kesempatan itu menegaskan pula, pemerintah melalui kepo­lisian telah menangkap banyak pelaku teror di Poso yang terjadi beberapa waktu lalu. Pernyata­an Wapres ini didukung papar­an Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. Dikatakan Anton, selama ini Polri terus intensif melaku­kan penyidikan terhadap kasus-­kasus yang terjadi di sana. Anton mengatakan, serang­kaian kerusuhan Poso dan Palu sejak tahun 2001 sampai saat ini dilakukan dua kelompok kecil: kelompok Tanah Runtuh dan kelompok Kaya Maya Kompak. 'Menurutnya, kedua kelompok inilah yang melakukan serang­kaian kerusuhan di Sulteng sela­ma ini. Dari berbagai aksi keja­hatan yang dilakukan kedua ke­lompok itu, Polri telah mengung­kap 13 kasus dan menangkap 15 tersangka. “Saat ini Polri tengah mengejar 29 lagi pelaku kerusuh­an yang diduga dilakukan dua kelompok tersebut,” kata Anton kepada SINDO, kemarin. Kasus-kasus yang berhasil di­ungkap adalah 10 kasus teror bom, perampokan, serta pe­nembakan. Misalnya, kasus pembunuhan I Wayan Suma­ryase yang teIjadi 2001; pembu­nuhan Bendahara Gereja GKSP Morante Jaya pada 2003; ledak­an bom di Pasar Tentena dan Pasar Sentral Poso pada 2004; dan mutilasi tiga siswi Poso (nurmayanti/chamad hojin/hermanto/susi susanti)Sumber :Sindo