Perjuangan yang diawali dengan deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan pada Dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Kegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dikenal dengan deklarasi Djuanda, yaitu deklarasi yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (archipelagic state) yang pada saat itu mendapat tantangan besar dari beberapa negara. Demikian disampaikan Wakil Bupati Karo Ir. Nelson Sitepu teks pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Mohamad Ma’ruf, SE pada peringatan hari Nusantara ke 7 tahun 2006 senin (18/12) di Stadion Bola Samura Kabanjahe Kabupaten Karo. Turut Hadir Pada acara peringatan Hari Nusantara Itu, Ketua DPRD Karo Rapat Romanus Purba SH, Sekdakab Karo Sumbul S Depari Msc, Dandim 0205/TK Letkol Inf. Toto Budiharto, Kapolres Karo AKBP Drs. Ricky F Wakanno, Unsur Muspida Plus, Kabag Prekonomian Drs Sabar Perangin-angin, Ketua KNPI Karo Ferianta Purba SE, para Kepala Dinas dan Bagian, PNS, TNI/Polri, serta sejumlah kalangan pelajar dan mahasisiwa. Ditambahkan Wakil Bupati, setelah melalui perjuangan yang panjang, deklerasi dimaksud pada tahun 1982 dapat diterima dan ditetapkan di dalam Konvensi hukum laut PBB III tahun 1982, yang selanjutnya dipertegas dengan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention In The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Lebih lanjut dikatakan Ir. Nelson, bertolak dari terbitnya deklerasi Djoeanda, maka pada tahun 1999 Presiden Republik Indonesia mencanangkan bahwa pada tanggal 13 Desember sebagai hari Nusantara. Penetapan hari Nusantara tersebut dipertegas dengan terbitnya Kepres RI nomor 126 tahun 2001, dan acara peringatan Hari Nusantara puncaknya akan dilangsungkan di kota Padang, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 19 Desember 2006 dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia. (ps)Sumber :www.analisa.online