Jumlah vila tak berizin tersebut dapat dilihat di buku Perizinan Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor dan hasil pendataan kantor desa wilayah Cisarua, Megamendung, dan Ciawi tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Bogor berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk merobohkan atau menertibkan vila-vila tersebut. Sementara itu, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor menyatakan, dalam periode 1972 sampai 2005, kawasan Puncak telah kehilangan 30,3 persen areal hutan dan 11,9 persen areal kebun campuran. Dan pertumbuhan lahan permukiman juga sangat cepat, dari 0 persen menjadi 11,23 persen. Namun demikian, walaupun kawasan Puncak dibenahi, yakni fungsi lahan dikembalikan seperti semula, menjadi hutan atau kawasan terbuka hijau, tidak mungkin Jakarta pada tahun 2007 bebas dari banjir. Penyebabnya, antara lain karena dataran rendah (flat plain) di Jakarta telah berubah menjadi lahan permukiman. Demikian antara lain isi diskusi "Gerakan Bersama Menata Ruang dan Lingkungan Jabodetabek" yang berlangsung di Bogor, Senin (12/2). Acara tersebut diprakarsai P4W IPB, dan diharapkan berkesinambungan dan melahirkan gerakan konkret yang dapat membenahi lingkungan Jabodetabek. Hadir dalam diskusi itu antara lain pejabat Departemen Pekerja Umum, Departemen Kehutanan, Bappeda Kabupaten Bogor, serta pemerhati dan aktivis lingkungan dari UI dan IPB. Joko Pitoyo dari Bappeda Kabupaten Bogor mengatakan, menjaga kawasan Bogor-Puncak-Cianjur sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 114 Tahun 1999 sangat berat bagi pemerintah daerah. Pengawasan dan sanksi pelanggaran di kawasan tersebut juga harus dibuat setingkat keppres. Kalau hanya mengandalkan peraturan daerah sangat sulit karena umumnya pelanggar di kawasan tersebut memiliki kedudukan dan pengaruh yang jauh di atas aparat daerah. "Pelanggarnya juga adalah orang, ibaratnya yang mempunyai republik ini," katanya. "Sekarang ini kami kesulitan mengatasi kawasan Puncak. Kami memiliki datanya, mana saja vila yang tidak ber-IMB dan sudah kami laporkan sampai ke pusat. Semua pihak pun sudah tahu permasalahannya dan sepakat untuk membenahinya. Kami sekarang tinggal menunggu pusat, mau tidak bersama-sama kami melakukan pembongkarannya," tutur Joko. Ia menambahkan, semua pihak jangan hanya terfokus pada kawasan Puncak, tetapi juga memerhatikan kawasan lainnya, seperti kawasan hulu Sungai Cisadane dan Cianjur. Menurut Poernomo Sidik dari Ditjen Penataan Ruang Nasional Departemen PU, kawasan Puncak sudah banyak dilindungi dengan undang-undang dan peraturan, misal Keppres No 48/1983 tentang Jalur Puncak, Keppres No 79/1985 tentang RUTR Kawasan Puncak, dan Keppres No 114/ 1999. Namun persoalannya, pengawasan dan penegakan UU dan peraturan itu tidak jalan dengan semestinya. (RTS)Sumber :www.kompas.online