“Satu perjalanan demokrasi yang luar biasa di dalam pendidikan politik secara langsung di daerah-daerah otonom di Indonesia. Termasuk partisipasi politik masyarakat,? kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Kausar Ali Shaleh ketika ditemui di kantornya, di Jakarta, Kamis (15/2). Ia mengatakan partisipasi politik dari masyarakat pun meningkat seiring berjalannya waktu, misalnya seperti di Provinsi Papua. Pada pemilihan gubernur lalu bahkan mencapai lebih dari 90 persen. "Secara rata-rata, partisipasi politik dalam pilkada di seluruh daerah mencapai lebih dari 70 persen,? ujarnya. Selain partisipasi politik, Kausar mengungkapkan pilkada juga semakin meningkatkan budaya politik di masyarakat. Namun, masih diperlukan kajian mendalam dari berbagai variabel, untuk membuktikan keberhasilan pilkada. Baik dari sisi proses maupun output-nya. "Pasti. Kita mulai mengevaluasi secara kontinyu masalah pilkada ini," ucapnya. Kausar juga meminta partisipasi dari para pengamat dan akademisi untuk menelaah proses demokrasi wilayah lokal, yang bernama pilkada. Ia mencontohkan keberhasilan proses pilkada Aceh yang dilangsungkan serentak di 21 kabupaten/kota pada akhir 2006 lalu. Konsep pilkada serentak di Aceh memang memberikan inspirasi sejumlah daerah lainnya. Namun dia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap memperhitungkan sisi hukum. "Pasti efisien tentunya. Tapi tolong, kita hitung dari sisi hukum dan aturan perundangan yang mengatur masalah itu,? tegasnya. Pilkada tahun ini akan dilakukan untuk memilih enam gubernur, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pemilihan tingkat kabupaten/kota akan dilakukan di 34 daerah, antara lain Bekasi, Sampang, Kupang, Buleleng, Bireun, Payakumbuh, Cimahi, Tasikmalaya, Bengkulu, Cilacap, Batu, Mimika, Brebes, dan Bau-Bau. Empat kabupaten dan satu kota, seharusnya melakukan pilkada pada 2006. Karena tertunda, maka daerah-daerah itu akan melaksanakannya tahun ini. (ZH/OL-03)Sumber :www.mediaindo.co.id