“Hari ini (kemarin-Red) saya telah meresmikan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pela­yanan Minimal atau SPM. Dengan adanya tim ini, saya ber­harap sosialisasi SPM dengan ce­pat menyebar ke seluruh daerah, “ujar Mendagri yang didampingi Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negera (Manneg-PAN) Taufiq Effendi dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri Saut Situmorang; kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/3) siang. Menurut Mendagri, tim tersebut akan segera bekerja dengan payung hukum Permendagri No.6/2007 tentang Petunjuk Pelaksa­naan SPM dan Peraturan Pemerintah (PP) No.65/2005 tentang Standar Pela­yanan Minimal. “Tim ini secepatnya kita terjunkan ke berbagai daerah agar semua daerah dengan cepat melaksanakan kebijakan tersebut,” katanya. Tim Konsultasi Penyusun­an SPM terdiri dari unsur Depdagri, Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Ne­gara, Departemen Keuangan, dan Badan Prencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Empat unsur ini menjadi tim inti karena hampir semua persoalan yang muncul di daerah akan melibatkan instansi kementrian tersebut, “tegasnya. Payung hukum Ditanya mengapa tim tersebut baru dibentuk seka­rang, dengan lugas Mendagri mengatakan pemben­tukan baru dilaksanakan karena menunggu payung hukumnya. “Jadi setelah ada payung hukum atau aturan mainnya, seperti Permendagri No.6/2007 dan PP No.65/2005, barulah kita bentuk tim. Ini tujuannya agar tim dapat bekerja lebih baik dan efektif,” kilahnya. Setelah diterapkannya SPM, papar Mendagri, diha­rapkan daerah mampu be­kerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga nan­tinya kesejahteraan masya­rakat jauh lebih meningkat dari keadaan sekarang. Dengan begitu cita-cita atau tujuan diselenggarakannya desentralisasi (otonomi daerah) dapat tercapai. Keterangan Mendagri di­benarkan Menneg-PAN Taufiq Effendi dengan me­ngatakan sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang telah melakukan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik. Menpan men­contohkan seperti yang dilakukan Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Halmahera (Maluku), Pemkab Sragen (Jawa Tengah), Pemkab Solak (Sumatera Barat) dan lainnya. “Namun sayangnya itu ti­dak terjadi di semua daerah karena masih banyak Pemkab maupun Peme­rintah Kota (Pemkot) yang belum mampu memberikan pe­layanan kepada masyarakat degan lebih baik. Dengan adanya SPM kita harapkan, semua daerah akan memiliki standar pe­layanan yang sama. Dengan begitu tujuan dan cita-cita Otonomi Daerah dapat ter­laksana secara lebih baik,” tegas Menneg-PAN. Paradigma baru Dalam kesempatan terse­but Menneg-PAN meng­ingatkan kepada semua pejabat tentang perlunya perubahan paradigma baru dalam bersikap terhadap masyarakat. Sekarang bu­kan zamannya lagi menja­lankan roda pemerintahan terutama di daerah dengan kekuatan dan kekuasaan. Dikatakan Menneg-PAN pemerintahan akan berjalan lebih baik jika dijalankan dengan memberikan pela­yanan kepada masyarakat secara maksimal. “Karena kita ini adalah pelayan rakyat, jadi kita mesti melayani ­mereka, bukan kita yang harus dilayani, “tegasnya. Untuk memberi penguat­an terhadap sistem tersebut, saat ini pemerintah telah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelayanan Publik untuk dibahas. Diharapkan RUU itu disahkan menjadi UU sebelum akhir tahun 2007 sehingga sece­patnya dapat dioperasional­kan. Selain RUU tentang Pela­yanan Publik, pemerintah juga melengkapinya dengan mengajukan RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya RUU ini diharapkan semua pejabat dan masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya. “RUU ini sebenarnya seperti menjerat kaki pemerintah tetapi kita tetap ajukan untuk jadi UU karena kita ingin menjadi pelayan ma­syarakat yang baik, “ kata­nya. (atn).Sumber :Pelita