Hasil audit menunjukkan, beberapa aturan penerbangan sipil tidak dijalankan, bahkan sejumlah maskapai berpotensi mengurangi tingkat keselamatan di udara. ”Dari 20 operator kategori AOC (air operator certificate) berdasar CASR (civil aviation safety regulation) 4121 tidak ada satu maskapai pun yang masuk kategori satu. Begitu juga dengan kategori AOC berdasar CASR 4135. Dari 34 maskapai, tidak ada yang masuk kategori satu,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub Budhi Muliawan Suyitno saat mengumumkan hasil pemeringkatan maskapai di Jakarta,kemarin.

Dia menjelaskan, perbedaan CASR atau peraturan keselamatan penerbangan sipil 4121 dan 4135 terletak pada kapasitas angkut penumpangnya. CASR 4121 berkapasitas angkut penumpang lebih dari 30 orang, kargo berjadwal juga termasuk dalam kriteria aturan ini. Sementara CASR 4135 biasa digunakan sebagai angkutan carter dan kapasitas angkutnya di bawah 20 orang. Hasil pemeringkatan kemarin mencatat,berdasarkan CASR 4121, sebanyak 13 maskapai masuk kategori dua dan sisanya tiga perusahaan masuk kategori tiga (selengkapnya lihat infografis).

Budhi melanjutkan, sebanyak 34 maskapai yang diperingkat berdasarkan CASR 4135 itu, enam di antaranya tidak aktif, seperti PT Helizona dan PT Sayap Garuda Indonesia Indah. Sementara 28 maskapai yang aktif, diketahui delapan perusahaan masuk kategori tiga dan sisanya kategori dua. Untuk memeringkat maskapai ini, Dephub telah menetapkan 20 parameter sebagai dasar penilaian. Mulai dari tindak lanjut hasil audit, unit kerja keselamatan, kelaikan pesawat, hingga soal penegakan hukum. Masing-masing parameter diberi bobot nol sampai sepuluh sehingga nilai tertinggi adalah 200 poin. Maskapai yang mengumpulkan nilai kurang dari 120 poin masuk pada kategori tiga, 120–161 poin kategori dua, dan di atas 161 kategori pertama.

”Sebenarnya, ada beberapa maskapai yang sudah mendekati nilai 162 untuk dapat masuk kategori satu seandainya memenuhi beberapa kriteria lagi, seperti sistem punishment- nya berjalan,”terang Budhi. Seluruh maskapai berkategori tiga, baik yang tergolong CASR 4121 maupun 4135, akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan satu, dua, dan tiga dengan interval waktu tiga bulan. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan itu tidak ada perbaikan, peringatan pembekuan diberikan dengan interval waktu untuk perbaikan selama tiga bulan.

”Bila tetap tidak ada perbaikan setelah tiga bulan, AOC-nya akan dicabut. Sanksi ini sudah kita sosialisasikan kepada maskapai- maskapai dan pada 23 Maret 2007 (hari ini) sudah mulai berjalan. Kepada mereka, akan ada pantauan ekstra agar mereka benar-benar melaksanakan aturan,” terang Budhi. Direktur Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU) Yurlis Hasibuan menerangkan, maskapai yang nantinya ternyata dicabut izin AOC-nya, harus mencairkannya kembali dengan mengikuti persyaratan yang berlaku saat itu. ”Maksudnya, saat ini untuk mencairkan AOC harus memiliki armada minimal dua, tapi nanti kita akan berlakukan lima.

Jadi, nantinya maskapai-maskapai harus mengikuti aturan ini. Syarat lain untuk dapat AOC adalah punya market, personel manajemen, dan padat modal,” terang dia.

PT DAS Di-grounded Yurlis menambahkan, dari seluruh maskapai yang diperingkat, hanya PT Dirgantara Air Service yang mendapat sanksi pembekuan. ”Berdasarkan hasil audit, kita menilai ada aspek-aspek yang membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi kita bekukan tiga unit Cassa 212 milik PT Dirgantara Air Service, tapi tidak organisasinya,” jelas dia. Dihubungi terpisah, pengamat hukum penerbangan K Martono menilai, secara yuridis kebijakan pemerintah untuk memeringkat seluruh maskapai di Indonesia adalah tindakan tepat. Namun, lanjut dia,pemerintah harus mempertimbangkan secara ma-tang dampak dari kebijakan tersebut.

”Setiap kebijakan pasti ada untung atau ruginya dan tugas pemerintahlah untuk menyeimbangkan dampakdampak tersebut,”kata dia kepada SINDO,tadi malam. Dia juga menyampaikan,interval waktu tiga bulan yang telah ditetapkan Dephub terbilang kurang karena dalam kurun tersebut umumnya maskapai sulit melakukan perubahan yang signifikan. ”Karena ini kan ibaratnya menyembuhkan luka. Jadi, saya kira tiga bulan itu kurang. Mungkin sebaiknya satu tahun, tapi itu relatif,”imbuh Martono.

President Director PT Adam SkyConnection Airlines Adam Suherman menyambut baik hasil pemeringkatan maskapai oleh Dephub dan berniat menjadikannya sebagai bahan evaluasi. ”Peringkat ini dapat kami jadikan bahan koreksi, ini yang akan kita perbaiki,”kata dia kepada SINDO di Jakarta, tadi malam. Adam juga mengatakan, siap melakukan pembenahan total agar kategori AdamAir bisa naik, lebih baik dari peringkat tiga. ”Kalau bisa, kita mendapatkan peringkat satu,” kata dia. Pembenahan total itu, lanjut dia, sebenarnya telah dilakukan mulai pascakecelakaan AdamAir beberapa waktu lalu dengan pembenahan restrukturisasi.

Pembenahan lain dilakukan pada bidang operasi, teknik, dan keselamatan penumpang. Selain itu, dengan kebijakan yang baru, manajemen tidak menoleransi pesawat jika mengalami kerusakan ringan untuk terbang,meski hal itu diperbolehkan. ”Pesawat hanya boleh diterbangkan jika perbaikan telah dilakukan,” tandas Adam. Mengenai masuknya Merpati dalam kategori II, Asisten Sekretaris Perusahaan Merpati Nusantara Airlines Purwatmo mengatakan,pihaknya menyadari memang tidak ada yang sempurna.

Meski demikian, ada upaya dari perusahaan untuk menjalankan proses dan ketentuan pemerintah hingga sampai pada level teratas,artinya kategori I. Direktur Operasional Garuda Indonesia Ari Sapari tidak bersedia mengomentari pemeringkatan maskapai ala Dephub.Namun,Ari mengingatkan Dephub agar tidak menilai maskapai dari satu kejadian saja. Penilaian itu,kata dia,juga dilakukan dengan logika dan harus dilihat secara komparatif. Bagaimanapun, dia mengaku pihaknya akan tetap menghormati kewenangan Dephub tersebut. Garuda,kata Ari,menargetkan untuk menjadi kategori satu. ”Ya semua orang ingin menjadi kategori satu,” ujarnya.

Sumber :SINDO