"Semua anggota satuan Linmas itu alat negara untuk membantu keamanan dan ketertiban. Jadi, mereka selalu bersikap netral dan profesional," kata Sodjuangon Situmorang usai peringatan ulang tahun Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) ke-45 di Gedung Depdagri, di Jakarta, Kamis. Depdagri juga, menurut dia, akan menggagas pemanfaatan keberadaan Linmas untuk turut menjaga wilayah perbatasan. Menurut Sodjuangon, pemberdayaan Hansip di wilayah perbatasan itu bukan hanya di wilayah perbatasan darat saja. "Namun, juga untuk turut menjaga keamanan masyarakat yang tingal di pulau-pulau terluar," ujar Sodjuangon. Sayangnya, kata Sodjoangon, sampai saat ini belum ada landasan hukum untuk mengoptimalkan peran Linmas di masyarakat. Landasan hukum keberadaan Linmas, katanya, hanya berdasarkan Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 129 April 1962. Hanya saja, katanya, dalam payung hukum itu Linmas juga tetap dimungkinkan untuk ikut serta dalam operasi militer. Sementara itu, berkaitan penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Berhala yang diklaim oleh Provinsi Kepri dan Jambi bukan perkara mudah. Depdagri menilai, di antara kasus sengketa perbatasan yang ada status kepemilikan atas Pulau Berhala adalah isu yang paling sensitif. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jendral (Setditjen) Pemerintahan Umum Depdagri, Sutrisno, mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mencarikan titik temu. "Tetapi soal Berhala itu memang sensitif. Kita tidak bisa sepihak dalam memutuskan," ujar Sutrisno. Ia menjelaskan, sengketa kepemilikan atas Pulau Berhala bukanlah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan Peraturan Mendagri ataupun Peraturan Pemerintah. Disebutkannya, perbatasan antara kota Tegal dan Brebes di Jawa Tengah misalnya, dapat diselesaikan dengan Peraturan Mendagri. Demikian pula dengan perbatasan antara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun hal berbeda terjadi dalam masalah Berhala. Depdagri bersama DPR telah mencoba mencarikan titik temu yang diharapkan dapat menjadi solusi. Harapannya, kata Surtisno, masalah kepemilikan Pulau Berhala memang dapat diselesaikan secepatnya. Namun, demikian penuntasan atas Berhala itu saat ini masih harus menungu berakhirnya masa reses DPR. "Tetapi kita sudah mulai kerja. Tim kecil antara pemerintah dan DPR juga akan secepatnya dibentuk," ujarnya. (Victor AS)Sumber :www.suarakarya-online.com