Dengan mengisi formulir ini, mulailah pencatatan penduduk berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mem­punyai landasan hukum Undang-Undang (UU) Nomor 23/ 2006 tentang Adminis­trasi Kependudukan. Kemudian diperku­at Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2007 tentang Pelaksanaan UU Admi­nistrasi Kependudukan. Beleid tersebut mengatur NIK atau yang populer dikenal sebagai single identity number. Pemerintah bakal me­nerbitkan nomor tunggal yang berlaku seumur hidup dan tidak berubah ini setelah pencatatan biodata penduduk. “Se­muanya diproses secara otomatis dengan SIAK,” kata Rasyid kepada KONTAN, kemarin. Menurut Rasyid, selama ini ketika membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), blangko isian yang tersedia belum leng­kap. Beda dengan formulir bertajuk Isian Biodata Penduduk Warga Negara Indo­nesia tersebut yang memuat 31 elemen. “Ke depan, diharapkan tak ada lagi celah dalam pencatatan semua peristiwa ke­pendudukan,” ujarnya.   Pendataan sejak awal tahun.   Walau PP baru saja mendapat bubuhan tanda tangan Presiden akhir Juni lalu, temyata, proses pendataan dan pemuta­khiran data ini sudah berlangsung begitu UU Administrasi Kependudukan berlaku. Departemen Dalam Negeri sudah membuat surat edaran kepada bupati dan walikota tentang gerakan nasional pemutakhiran data kependudukanpada Januan silam. Surat itu, mewajibkan bupati dan wali­kota untuk melapork hasil pemuta­khiran data kepada Menteri Dalam Nege­ri lewat gubernur secara rutin tiap tiga bulan. Dirjen Adminduk juga meminta pemerintal kabupaten dan kota yang sudah mempu­nyai database kependudukan agar segera melakukan migrasi ke format SIAK. Ditjen Adminduk menyadari proses penyiapan database ini bukan pekerjaan yang ri­ngan, tapi juga tidak mustahil. Karena kalau tidak sekarang, bangsa ini mau menunggu kapan lagi?. Penduduk meru­pakan satu dari tiga elemen dasar adanya Negara selain wilayah dan pemerintah. “Beri kami waktu karena ini memang bukan sihir,” katanya. Target dari kegiatan ini adalah terse­dianya data pemilih untuk pemilu 2009. Dirjen Adminduk mengatakan belum bisa 100% tapi paling tidak 60%-70% sudah siap. Dengan NIK yang berisi data lengkap pula, pada pemilu nanti tak perlu lagi kartu pemilih. “Cukup tunjukkan KTP, masyarakat bisa langsung mencoblos pada pemilu. Ini karena tingkat kepercayaan terhadap KTP sudah tinggi,” katanya. Dirjen Adminduk berani menjamin tak akan ada seorang warga yang mempunyai KTP lebih. dari satu dengan NIK yang berbeda, Soalnya ada proses otentifikasi yang berjenjang, mulai dari kelurahan hingga pu­sat. Dan ada sanksi yang tegas kepada yang coba-coba memiliki KTP lebih dari satu. Penduduk nakal seperti ini bakal kena sanksi penjara paling lama dua tahun dan denda hingga Rp 25 juta. (Arif Ardiansyah)Sumber :Kontan