“Jadi tidak ada alasan yang kuat bagi bupati dan walikota yang akan mengajukan cuti bagi kepentingan pemenangan kandidat tertentu. Itu pelanggaran,? kata Saut kepada Fajar di Jakarta, malam tadi. Menurut Saut, aturan cuti hanya bisa berlaku bagi calon yang akan bertarung dalam pilkada. Sebab, selain untuk menghindari penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kandidat, juga agar netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa lebih terjamin. “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada aturannya bupati dan walikota untuk bisa mengajukan cuti. Jadi sebaiknya jangan dilakukan karena itu melanggar. Yang diatur cuti hanyalah kandidat yang incumbent,? kata Saut. Seperti diketahui, sejak DPD I Partai Golkar Sulsel me-warning kadernya untuk all out di pilkada, beberapa kepala daerah di Sulsel yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar, sudah menyatakan keinginannya untuk mengajukan cuti selama kampanye pilgub. Mereka yang siap mengambil cuti untuk pemenangan paket Amin Syam-Mansyur Ramly itu, masing-masing Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin dan Bupati Wajo Andi Asmidin. Saut menjelaskan, semangat dari pelarangan keterlibatan kepala daerah di pilkada ini, sebenarnya untuk menjaga eksistensi semua pejabat publik. “Kepala daerah itu adalah pejabat negara. Eksistensinya sudah menjadi milik publik dan bukan milik perkelompok. Jadi, jangan menguntungkan satu pihak,? kata Saut. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 80 berbunyi, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, pegawai negeri sipil, serta kepala desa, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (ysd)Sumber :www.fajar.co.id