UMP tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) No.561/Kep.519-Bangsos/2007 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2008 tertanggal 22 Oktober 2007. Dengan dikeluarkannya surat tersebut, Kepgub No. 561/Kep.984-Bangsos/2006 tentang UMP Jabar 2007 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Jabar yang saat ini telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP Jabar 2008 tidak diperbolehkan mengurangi atau menurunkan upah para pekerjanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Sukarto Karnaen menjelaskan hal itu ketika ditemui ”PR” di kantornya di Jln. Soekarno-Hatta Kota Bandung, Kamis (1/11).

”UMP Jabar sudah ditetapkan dan naik 9,94% Angka ini merupakan angka minimum Jabar. Sejauh ini, dari sekitar 25.000 perusahaan di Jabar, hanya 39 perusahaan yang meminta penangguhan untuk membayar sesuai UMP,” katanya menjelaskan. 

Belum selesai

Kasubdin Perlindungan Tenaga Kerja dan Purnakerja Disnakertrans Jabar Drs. Purnomo mengatakan, penetapan UMP Jabar tersebut diambil dari kebutuhan hidup layak (KHL) yang paling rendah di Jabar, yakni KHL Kab. Sukabumi.

Ia mengatakan, penentuan KHL di 25 kabupaten/kota se-Jabar, hingga kini belum selesai sepenuhnya. ”Masih ada tiga kabupaten/kota yang belum menetapkan KHL mereka seperti Kota Depok dan Bekasi,” ujarnya menambahkan. 

Pesimistis

Di Kota Bandung, kemungkinannya sangat tipis nilai UMK bisa menyamai KHL 2007 yang disepakati Dewan Pengupahan sebesar Rp 1.005.550,00. Pasalnya, variabel pertumbuhan ekonomi yang stagnan di Kota Bandung turut memengaruhi kemampuan industri untuk memenuhi pemberian upah sesuai KHL bagi pekerjanya.

Selain laju pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi di daerah sekitar Kota Bandung seperti Kab. Bandung, Kota Cimahi, dan Kab. Sumedang turut dipertimbangkan untuk menentukan besaran nilai UMK.

”Supaya nilai UMK antara Kota Bandung dan daerah sekitarnya tidak terlalu mencolok, kami akan berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di daerah-daerah tersebut,” ujar Kasubdin Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Tien Sumartini, S.H. di kantornya, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, meski secara nominal nilai UMK mengalami peningkatan setiap tahun, nilainya secara riil menurun. Hal itu turut dipengaruhi tingkat inflasi yang terjadi. ”Memang secara nominal naik, tapi kan realitanya nilai riil dari uang itu menurun karena inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga,” katanya.

Saat ini, Tien melanjutkan, Dewan Pengupahan Kota Bandung masih berunding untuk menentukan besaran nilai UMK tahun 2008.

Dia menargetkan, rekomendasi UMK 2008 untuk Kota Bandung akan diserahkan ke Dewan Pengupahan Provinsi Jabar pada 9 November mendatang.

Sumber :www.pikiran-rakyat.com