"Saya sangat menyadan kalau. Permen­dagriNo 13 yang lalu,sulit diimplementasikan di daerah.Jadi,beberapa hal butir-butir Permendagri itu yang disempurnakan,"kata Mardiyanto di Kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Jakarta, Jumat (16/11).Menurutnya, penyempurnaan revisi itu menggimakari formulasi hukum,sehingga tidak bias, secara eksplisit memberikan bantuan kepada sepakbola. Sebab,sepakbola merupakan cabang dari olahraga.

Menyinggung bantuan hibah Mardiyanto mengatakan pemerintah melalui APBD dapat memberikan bantuan yang,berupa hibah kepada satu institusi, lembaga, atau yayasan. yang
karena 'kegiatannya diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara umum di daerah. '

Pemberian bantuan hibah itu, jelasnya, akan ditentukan secara selektif oleh kepala daerah dan sesuai dengan urunan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Jadi, daerah dapat memberikan bantuan kepada KONl, PMI, Pramura, PKK, legiun veteran dan sebagainya. Namun, harus ditetap­kan peruntukan dalam pemberian bantuan hibah itu. Jadi, bantuan untuk sepakbola tidak dapat diatur dalan Permendagri. Sebab,sepakbola itu satu cabang olahraga.Tapi,KONI sebagai pembina olahraga umum dan prestasidi daerah, layak menerima bantuan itu.

Mengenai besaran bantuan untuk hibah, Mardiyanto men­gatakan, dirinya tidak mengatur sejauh itu. Dia mengatakan,kalau nanti hibah diatur Pemda terlalu besar, maka rakyat akan melakukan koreksi. Dia menambahkan, dirinya hanya membuat payung bukum.Tapi,kepentingan daerah tetap terjaga dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Sumber :PUSAT PENERANGAN DEPDAGRI