Presiden menegaskan, meski di masa lalu perusahaan lebih mudah mendapat izin pengelolaan hutan, mereka tetap dilarang melakukan penebangan pohon secara ilegal.Apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar hukum, kata SBY, izinnya akan segera dicabut.

“Kalau memang melanggar dan melanggarnya luar biasa,kita bisa saja melaksanakan langkah hukum untuk pencabutan (izin) seperti itu,” ujar SBY. Presiden berharap masyarakat dan pers juga bisa berperan aktif untuk mengawasi praktik penebangan hutan. SBY menilai, meski pohon-pohon yang ditebang hanya beberapa hektare, dampaknya tetap besar. Mengenai warga sekitar hutan yang menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup, Presiden memakluminya.

Menurut dia, warga tersebut tidak mengetahui bahwa tindakan mereka termasuk pembalakan liar (illegal logging). Dalam hal ini Presiden berpendapat bahwa pelaku dan otak penyelundupan kayu ke luar negeri adalah pihak yang sebenarnya harus mendapat sanksi hukum berat. Sebelumnya, Presiden berharap para bupati dan wali kota memberikan lapangan pekerjaan kepada warga yang sebelumnya mencari nafkah dengan menebang pohon secara liar.

“Carikan,berikan lapangan pekerjaan yang lain, perkebunan, pertanian, apa pun, sehingga mereka bisa tidak menebang pohon. Itu solusi yang adil,” pesan Presiden seusai menghadiri acara Pencanangan Aksi Penanaman Hutan 79 Juta Pohon di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari,Bogor,kemarin. Presiden juga meminta Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban beserta jajarannya serius menyelamatkan hutan. SBY menegaskan, para pelaku pembalakan liar adalah musuh besar. “Harus kita berantas, harus kita lawan siapa otak di belakang illegal logging, siapa penyandang dananya,” tandas SBY. Pada kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa masyarakat yang diketahui menebang pohon secara liar untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak akan ditangkap.

Pemerintah daerah (pemda), kata Kapolri, harus bisa memberikan keterampilan bercocok tanam yang bermanfaat. “Kalau rakyat ya kita bantulah dia. Dia kan tidak tahu itu salah atau tidak, dia kan hanya melaksanakan sebagai buruh,” terang Kapolri. Kapolri menegaskan, hukum tetap harus berjalan dalam rangka mengawali kebijakan Presiden memberantas illegal logging. Dia mengungkapkan, kapolda-kapolda sudah memiliki target-target operasi untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut di daerah. “Sudah banyak yang tertangkap kan, baik pelaku dari dalam maupun luar negeri. Contoh Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah ada yang orang Malaysia,” papar Sutanto.

Anggota Komisi IV DPR Imam Suja’ mendukung perintah Presiden agar pengeluaran izin pengelolaan hutan diperketat. Menurut dia, seharusnya perintah itu sudah dikeluarkan sejak lama sehingga kelestarian hutan Indonesia pasti terjaga.“Dengan perintah itu cita-cita reformasi kehutanan bisa tercapai,” tandas anggota FPAN itu.

Bukan Gaya-gayaan

Dalam rangka aksi penanaman 79 juta pohon secara serentak di seluruh Indonesia, kemarin Departemen Kehutanan (Dephut) memberikan bantuan sebesar Rp40 juta untuk setiap kabupaten dalam bentuk bibit.Menurut Menhut MS Kaban,bantuan bibit tidak berasal dari Dephut saja, melainkan dari perusahaan swasta dan pemda. Presiden SBY menegaskan, penanaman pohon ini bukan sekadar gaya, namun merupakan bagian dari upaya Indonesia menyelamatkan bumi. ”Bukan sekadar menanam gayagayaan, difoto,masuk koran.Bukan (pula) karena Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi PBB di Denpasar, tapi karena kita ingin Indonesia tidak mengalami bencana karena kesalahan kita,karena kita ingin air,udara tetap ada,”kata Presiden.

Sumber :www.seputar-indonesia.com