Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bandar Lampung Barlian Mansyur mengatakan meskipun sudah ada aturan mengenai netralitas PNS dalam pilkada, kenyataannya masih banyak aparatur mendukung calon tertentu, terutama incumbent.

"Seharusnya, netralitas PNS dalam pilkada, baik di kabupaten/kota maupun provinsi harus tetap terjaga. kini banyak PNS menjadi tim sukses (TS) calon kepala daerah. Ini harus dihentikan agar PNS tidak merasa ketakutan saat calon yang didukungnya kalah dalam pilkada," kata Barlian Mansyur di ruang kerjanya, Senin (18-2).

Masuknya PNS dalam panggung politik, menurut Barlian, sudah sangat marak. Umumnya, PNS takut adanya tsunami (baca; penggusuran jabatan) sebelum dan sesudah pilkada. Sehingga, PNS pun bekerja dengan ketidakpastian. Terlebih, jika tidak mendukung calon incumbent.

"Akibatnya, pengangkatan dan pemberhentian pejabat saat ini bukan karena golongan kepangkatan, prestasi kerja, dan senioritas. Namun, promosi jabatan berdasarkan mendukung atau tidaknya pejabat terhadap calon kepala daerah," kata dia.

Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan. Terlebih, PNS bekerja bukan lagi sebagai abdi negara. Bahkan, takut kehilangan jabatan, PNS ada yang menjadi TS calon kepala daerah. "Bahkan, TS yang berasal dari PNS jauh lebih aktif dan agresif dibandingkan TS dari partai politik (parpol)," kata dia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kesbang dan Politik Bandar Lampung Siddik Ayogo mengatakan terjunnya PNS ke panggung politik disebabkan mau tidak mau PNS terlibat langsung dalam setiap pilkada. Terlebih jabatan politik dalam pilkada berhubungan langsung dengan birokrasi.

"Saya rasa itu hal yang memang harus terjadi. Sekalipun aturannya sudah jelas, PNS sering kali harus dihadapi dengan pilihan-pilihan yang mengharuskan dia terjun dalam kancah politik. Misalnya menjadi TS calon kepala daerah," kata dia.

Lalu, bagaimana dengan PNS yang tergusur akibat calon yang didukungnya kalah dalam pilkada? Menurut Siddik, itulah risiko dalam berpolitik. "Kalau tidak mau jatuh, memang seharusnya PNS netral dengan tidak memihak calon mana pun juga," kata dia.

Untuk itu, lanjut Siddik, perlu adanya penataran kembali bagi PNS soal politik. Sehingga setiap ada perhelatan pilkada, PNS tidak lagi terjebak dalam masalah politik yang mungkin saja merugikan dirinya. Misalnya, akan kehilangan jabatan.

Sumber :www.lampungpost.com