Pengajuan RUU ini agar aturan pilkada yang selama ini masuk UU Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menjadi UU sendiri. Direktur Pejabat Negara Direktorat Otonomi Daerah Depdagri Sapto Saptono mengatakan, draf RUU Pilkada sudah siap dan akan diajukan pada 2009 ke DPR.

”Usulan pembahasan RUU Pilkada sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009,” kata Sapto kepada wartawan di Bandung kemarin. Sapto menegaskan,dalam RUU Pilkada tersebut,selain akan mengadopsi ketentuan pasal dalam UU No 12/2004, pemerintah juga akan melampirkan pasal khusus untuk mengurai dan meminimalisasi konflik pilkada.

”Tentunya akan ada pasalpasal baru untuk melengkapi UU No 12/2008,” tandasnya. Ketentuan terkait pilkada, saat ini masih tergabung dengan UU 12/2008. Beberapa pasal dalam UU itu mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut. Sementara itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, pemisahan UU Pilkada dan UU Pemda sangat beralasan dan sudah seharusnya terpisah.

Namun, dia mengusulkan UU Pilkada sebaiknya digabungkan dengan UU Pilpres. ”Sebab, rezim pilkada kan pemilu, jadi tak ada beda dengan UU Pilpres atau UU Pemilu,”tegasnya. Ray menjelaskan, pemisahan antara mekanisme pemilu kepala daerah dengan UU Pemda memang sudah sepantasnya.

Selain dipisah, nantinya harus ada penambahan aturan-aturan lainnya. ”Untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah, saya pikir memang perlu untuk dipisahkan,” pungkasnya. Sementara soal posisi incumbent yang harus mundur saat mencalonkan diri,Sapto Supono berpendapat hal itu menunjukkan kualitas pilkada yang semakin baik.

Sebab, dengan mundurnya incumbent, berarti birokrasi cenderung lebih netral dan tidak bisa disetir incumbent lagi. Perubahan tersebut, lanjut Sapto, terasa sangat signifikan dibanding pelaksanaan pilkada sebelum incumbent mundur.Tadinya incumbent bisa menggerakkan mesin politik dari birokrat lewat kekuasaannya, kini tidak bisa karena sudah tidak memiliki kewenangan.

”Ibaratnya, dulu ada yang merasa tidak fair karena incumbent bisa menggerakkan PNS dan birokrat lain, kini tidak lagi. Jajaran aparatur negara pun tidak ada beban karena tidak ada ikatan dengan calon manapun,”tandasnya. Sapto mencontohkan pilkada di Provinsi Lampung dan Jawa Timur.

Dua daerah tersebut sudah melaksanakan pilkada dan hasilnya lebih baik. Kewajiban mundur bagi incumbent memang sudah diatur dalam UU No 12/2008 tentang Perubahan UU No 32/2004 tentang Pemda. Salah satu pasal menyebutkan, incumbent harus mundur sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah. (sofian dwi)

 

 

 

Sumber :www.seputar-indonesia.com