Kejadian itu membuat panik Mendagri dan peserta peresmian, sebab kegiatannya digelar di lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku. Mendagri terpaksa menghentikan sambutannya sekitar satu menit karena guncangan berlangsung cukup lama dan ada yang berteriak,” gempa–gempa”.“Cukup keras ya.Syukurlah sudah reda dan kita lanjutkan lagi,” ujar Mendagri menenangkan suasana.

Untungnya, guncangan gempa dengan episentrum 2.31 Lintang Selatan–127.95 Bujur Timur itu tidak membuat satu pun pesertanya berhamburan keluar ruangan. Kabupaten MBD dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat (MTB) berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2008 dan Buru Selatan dari Buru dengan UU No: 32/2008 masing-masing tertanggal 21 Juli 2008.

MBD yang tersebar di 48 buah pulau dengan delapan kecamatan dan penduduknya sebanyak 70.308 jiwa itu ibu kotanya ditetapkan di Tiakor, Kecamatan Moa Lakor. Buru Selatan dengan lima kecamatan dan penduduknya sekitar 34.000-an jiwa ditetapkan ibu kotanya di Namrole. Bersamaan dengan pembentukan dua kabupaten baru itu, Mendagri melantik J Patty sebagai Pejabat Bupati MBD dan AR Uluputty menjadi Penjabat Bupati Buru Selatan. Sebelum memberikan sambutan, Mendagri berkesempatan melihat peta wilayah dua kabupaten baru itu dan mendengar penjelasan singkat dari Bupati MTB Bitto Themar dan Bupati Buru Husny Hentihu.

Mendagri menilai penempatan masing-masing ibu kota itu strategis dalam menjawab rentang kendali pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan sosial. “Saya melihat di peta kedudukan ibu kota MBD dan Buru Selatan strategis sehingga jangan dipermasalahkan lagi.Yang terpenting adalah berbagai komponen bangsa di sana saling mendukung untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan potensi SDA bernilai ekonomis,” tandasnya.

Dia juga meminta kepada dua pejabat bupati itu agar menjalin koordinasi dengan bupati kabupaten induk maupun Gubernur Maluku untuk membentuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan.

“Saya mengingatkan agar satu sama lain saling sinergis dalam pemerintahan.” Mendagri pun mengingatkan kabupaten induk untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut masing- masing Rp5 miliar, sedangkan untuk Pilkada pertama MBD dananya Rp1,5 miliar dan Buru Selatan Rp2,5 miliar. Begitu juga Pemprov Maluku harus memberikan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan masing-masing Rp5 miliar. (ant)

 

Sumber :www.seputar-indonesia.com