Upaya ini merupakan langkah strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian. Diawali dengan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilaksanakan pada 2003 yang dijadikan dasar untuk membangun database kepegawaian.

Menpan didampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan hal tersebut saat memberikan pengarahan mengenai konversi NIP PNS yang baru. Berdasarkan evaluasi menyeluruh tentang NIP, maka dinilai sistem NIP yang lama tidak mungkin dipertahankan lagi.

Untuk melakukan perubahan sistem NIP secara menyeluruh, maka dikeluarkan Peraturan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas PNS yang disingkat dengan NIP, dan peraturan Kepala BKN No. 43 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka terbentuklah sistem NIP yang baru sebagai tata cara pengidentitasan PNS yang otentik dan unik. Perlunya perubahan sistem ini dikarenakan sejak otonomi daerah, salah satu keunikan pada dua digit awal sitem NIP terdahulu yang menunjukkan instansi awal seseorang menjadi PNS tidak lagi berfungsi.

Hal paling esensial dari konversi sistem NIP adalah upaya pemutakhiran data PNS secara lebih menyeluruh yang akan mencermati setiap perubahan data pada setiap naskah, terutama untuk PNS yang bebeda tanggal lahir dan NIP yang dimiliki.

Konversi ini meliputi data raksasa karena ada 4,1 juta PNS yang akan dijadikan bagian dari identitas PNS yang bersangkutan, yaitu NIP lama, nama, tanggal lahir, bulan dan tahun diangkat menjadi CPNS/PNS dan jenis kelamin. Salah satu pembaruan yang memperbaiki sistem NIP lama, sebagaimana dikabarkan situs Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lingga, http://bkdlingga.oggix.org, yaitu dijadikannya tanggal lahir sebagai bagian dari identitas PNS yang akan menjamin ketepatan data kelahiran berkaitan dengan saat pengangkatan menjadi CPNS, saat pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai yang akan menjamin ketepatan waktu dan terhindar dari perubahan data tanggal lahir.  Sumber :www.banten.go.id