Mendagri Mardiyanto mengatakan hal itu pada "Konggres Nasional Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh Indonesia" yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta, Senin (8/6).

Revitalisasi peran dan fungsi dimaksud ada empat hal strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan pedesaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perlu ditopang oleh sistem dan tatanan pemerintah daerah yang kuat dan mandiri dimana pada tingkatan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, peran dan fungsi pemerintah desa mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pilar-pilar penopang kemandirian daerah.

Sudah banyak yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam menciptakan program-program pro rakyat, utamanya rakyat desa.Namun ada satu harapan besar dari Komunitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, atas terbitnya Undang-Undang Khusus tentang Desa dan Undang-Undang tentang Pembangunan Pedesaan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang nomer 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sementara aturan-aturan tentang Pemerintahan Desa hanya menumpang di dalamnya.

Kongres Nasional Kepada Desa dan Perangkat Desa Seluruh Indonesia yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dihadiri sekitar 10.000 orang yang datang dari berbagai penjuru tanah air.(Ant)Sumber :www.jurnalnasional.com