Ketua DPRD Biak Nehemia Wospakrik SE di Biak, Selasa mengatakan, delapan perda yang dibatalkan itu antara lain menyangkut pungutan retribusi dan pajak daerah, retribusi ketenagakerjaan serta retribusi minuman keras (miras).

"DPRD Biak telah mengagendakan delapan perda yang dibatalkan akan dibahas kembali pada tahun 2010," kata Ketua DPRD Nehemia Wospakrik SE menyikapi pembatalan delapan perda Biak itu oleh Depdagri.

Ia menyebutkan, delapan jenis perda yang sementara ini tak diakui Depadgari telah dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk segera direvisi serta disempurnakan karena sangat berpotensi menjadi pendapatan asli daerah.
    
Terhadap Perda Miras tahun 2005, lanjut Nehemia, hingga saat ini masih dikaji secara intensif DPRD Biak, terutama pada aspek ekonomi, budaya dan keamanan. Nehemia mengakui, dalam pembahasan serta penetapan delapan jenis Perda Biak dilakukan DPRD tetap mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, satu di antaranya UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua.

Pada ketentuan Otonomi Khusus Papua, lanjut Nehemia, lima kewenangan yang tidak diberikan pemerintah pusat kepada daerah,  di antaranya masalah luar negeri, moneter/keuangan, pertahanan, hukum serta agama."Perda yang ditetapkan DPRD Biak dinilai ada yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan di masyarakat," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Dia mengakui, sejak delapan perda dibatalkan Depdagri sambil melakukan penyempurnaan terhadap beberapa aturannya maka pelaksanaan Perda diganti sementara melalui surat keputusan Bupati sebagai  dasar hukumnya.

"DPRD optimistis delapan perda ini dapat direvisi dalam tahun 2010, ya ini menjadi tunggakkan kinerja dewan di periode 2004-2009," kata Nehemia yang juga Sekretaris Partai Golkar.

Sumber :www.kompas.com