• Pemilu 2014 - 3
  • Kebangkitan Nasional
  • Anti Korupsi 1
  • WelcomeBanner
  • Anti Korupsi 2
  • Indonesia
  • English

Mendagri: Silakan Proses Penerima Fee BPD

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses secara hukum para kepala daerah yang tidak mengembalikan fee BPD. Namun, sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut Gamawan Fauzi berharap KPK sebaiknya memberitahu terlebih dahulu kepala daerah yang bersangkutan untuk segera mengembalikan uang fee yang diterima sebelum ditindak secara hukum. Pernyataan ini disampaikan Gamawan Fauzi terkait upaya KPK yang akan menindak secara hukum para kepala daerah yang menerima fee BPD jika tidak mengembalikan uang tersebut.

Mendagri Rencana Temui Ketua MK

Kisruh pembentukan panitia pengawas (panwas) pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak kunjung selesai. Bahkan, Bawaslu mengajukan uji materil UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 93, 94, dan 95 terkait pembentukan panwas pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/2).

Sambutan MDN pada Acara Penyerahan Lap. Keuangan 2009 kpd Ketua BPK-RI dan MenKeu RI

Puji dan Syukur kita persembahan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunianya kita bertemu dalam acara penyerahan laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 kepada Ketua BPK-RI yang mewakili Ketua BPK-RI dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mewakili Menteri Keuangan yang telah berkenan hadir menerima penyerahan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 ini.

Mendagri Tindaklanjuti PP Penguatan Gubernur

Mendagri Gamawan Fauzi akan melakukan rapat bersama para sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama lembaga non-kementerian, serta sekretaris daerah provinsi. Rapat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti implementasi PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Rapat Teknis Evaluasi DOHP

Pujian dan syukur patut kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karuniaNya, pada hari ini kita dapat berkumpul dan menunaikan tugas melalui forum yang strategis. Strategis, karena Rapat Teknis (Ratek) ini merupakan titik awal bagi kita untuk mulai akrab dan bersahabat dengan “Evaluasi”. Karena hanya melalui evaluasi kita akan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai.

Gubernur Resmikan Taman Bacaan Masyarakat

Gubernur Resmikan Taman Bacaan Masyarakat

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan taman bacaan dan toko buku masyarakat Al Hidayah di Jalan Swadaya II, Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (23/2). Taman bacaan itu menyediakan dan menjual berbagai buku untuk anak-anak sampai orang tua.

Longsor, 70 Buruh Teh Hilang

Bandung, Kompas - Selagi dampak banjir yang membuat ribuan orang mengungsi dan puluhan pabrik tekstil lumpuh belum berakhir, peristiwa longsor terjadi pada Selasa (23/2) pukul 08.00 di kawasan perkebunan dan pabrik teh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Sebanyak 70 buruh perkebunan teh diperkirakan hilang tertimbun.

Presiden SBY Buka Pertemuan UNEP di Bali

Presiden SBY Buka Pertemuan UNEP di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan membuka 11th Special Session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum of UNEP, Rabu (24/2/2010) di Nusa Dua, Bali.

Pemerintah dan DPR Penuhi Tuntutan Kepala Desa

Pemerintah dan DPR Penuhi Tuntutan Kepala Desa

Ribuan Kepala Desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara melakukan "Long March" menuju gedung MPR/DPR untuk berunjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (22/2).


Penyelesaian Persoalan Panwas Temui Jalan Buntu

Penyelesaian Persoalan Panwas Temui Jalan Buntu

Jakarta (ANTARA News) - Penyelesaian persoalan pembentukan sejumlah Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2010 menemui jalan buntu karena Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu belum mencapai kesepakatan.


Logo

Sitemap | Kontak | Webmail

© Copyright PUSDATINKOMTEL 2013. All Right Reserved
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261,3846430
e-mail: pusdatinkomtel@kemendagri.go.id