"Mendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permendagri ini adalah penjabaran lebih lanjut dari PP Nomor 6 Tahun 2008," kata Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (9/1).

Saut Situmorang mengatakan permendagri tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan daerah itu antara lain mengatur aspek pengorganisasian evaluasi, metode penilaian indikator kinerja, sistem pengukuran kinerja, pengaturan tugas dan fungsi tim nasional evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tim daerah.

Mendagri juga telah menerbitkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 120.05-830 Tahun 2009 tertanggal 31 Des 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam kepmendagri tersebut terdapat 11 orang tim pengarah yang diketuai Mendagri Gamawan Fauzi dan wakilnya Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN dan RB) EE Mangindaan.

Sementara, anggota tim pengarah di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida S Alisjahbana, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari, dan Sekretaris Jenderal Depdagri Diah Anggraeni.

"Sedangkan tim teknis nasional evaluasi ini diketuai oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Sodjuangon Situmorang," kata Saut Situmorang.

Mendagri juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah akhir tahun lalu.

Terdapat enam kategori penerima penghargaan, yakni pemerintah provinsi berprestasi sangat tinggi atau tertinggi secara nasional, 10 besar pemerintah kabupaten berprestasi, 10 besar pemerintah kota berprestasi, daerah otonom pemekaran berusia di atas 3-10 tahun berprestasi, daerah kabupaten/kota di provinsi otonomi khusus yang berprestasi, serta 10 besar lembaga penyelenggara pemerintahan daerah berprestasi.

Di sisi lain, pemerintah sesungguhnya telah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2008 dan sudah selesai awal 2010. Rencananya, secara perdana pemberian kepada pemerintah daerah berprestasi setiap tahun sesuai kategori akan dilakukan pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah 25 April mendatang.

Bentuk penghargaan yang diberikan di antaranya piagam tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden RI, piagam Satya Lencana, bintang kehormatan Satyalancana dan insentif.

"Pada saat itu juga nanti pemerintah secara resmi akan mengumumkan hasil evaluasi kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2008," ujarnya.

Sumber :www.jurnalnasioanla.com