Bogor, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, semua komponen bangsa tidak bisa membiarkan lagi terjadinya pemekaran daerah otonomi tanpa konsep yang jelas. Sebab, pemekaran bukan sebuah solusi, tetapi justru menimbulkan beban anggaran kepada negara. Dana di APBN yang seharusnya digunakan secara tepat untuk rakyat justru jatuh ke tempat yang tidak tepat.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers seusai melakukan komunikasi politik dengan tujuh pemimpin lembaga negara dalam rapat konsultasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). ”Ingat, dalam 10 tahun terakhir ini lebih dari 200 daerah otonom baru. Tentu kita tidak bisa membiarkan ini berlangsung terus-menerus, tanpa konsep yang jelas,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, sekarang ini harus ada rencana induk dan desain besar (grand design) apabila akan dilakukan lagi pemekaran daerah otonom. ”Semuanya berpendapat agar moratorium (penundaan) dilakukannya pemekaran benar-benar diterapkan. Ini untuk mengevaluasi sebelum kebijakan pemekaran daerah dilanjutkan,” katanya.

Presiden juga mengharapkan rencana induk dan desain besar dapat diselesaikan pada tahun ini. ”Jika rencana induk dan desain besar mengenai pemekaran daerah sudah selesai, bisa saja ada pemekaran daerah baru lagi. Sebaliknya, jika menimbulkan beban, daerah pemekaran baru itu bisa digabung lagi,” ujar Presiden.

Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah menyusun desain besar mengenai pemekaran daerah supaya sesuai dengan keindonesiaan. Dengan kondisi Indonesia saat ini, perlu dirumuskan berapa jumlah daerah yang ideal sampai 2025.

Menurut Menteri Dalam

Negeri Gamawan Fauzi pada rapat kerja di DPD, perumusan desain itu perlu dilakukan karena daerah baru mendesak ditata ulang. Dari 205 daerah otonomi baru, kemampuannya tidak sama, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bahkan, ada 38 daerah pemekaran yang kondisinya masih tertinggal.

Namun, peneliti LIPI, Syarif Hidayat, mengatakan, desain besar itu hendaknya tidak membatasi jumlah daerah. ”Pembatasan jumlah daerah otonom akan menutup kemungkinan dihapus atau digabungkannya daerah otonom yang tidak mampu mengelola daerahnya,” katanya.

Penataan otonomi daerah juga harus mengatur penataan relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Desain besar itu juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja karena hanya akan melahirkan desain yang sarat kepentingan eksekutif.

Secara terpisah, Direktur Percik, Institut Penelitian Sosial, Demokrasi, dan Keadilan Sosial, Pradjarta Dirdjosanjoto menambahkan, desain pemekaran harus mengakomodasi unsur lokal.

(HAR/DAY/WHO/MZW) [www.kompas.com]