Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sebanyak 122 daerah belum menyepakati anggaran penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 2010. Padahal, kesiapan anggaran pilkada itu dinilai penting guna mendukung kelancaran persiapan tahapan penyelenggaraan pilkada oleh KPU daerah (KPUD).

"Intinya supaya mengkoordinasikan kembali masalah anggaran di daerah-daerah itu," kata Gamawan Fauzi menjawab pertanyaan wartawan seputar ketidakpastian anggaran pilkada di kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Jakarta, Senin (25/1).

 

Gamawan Fauzi mengatakan, jika terdapat kendala anggaran di kabupaten/kota Gubernur dapat memanggil bupati dan wali kota terkait. "Mudah-mudahan dengan surat yang terakhir ini tidak ada masalah lagi karena itu sudah saya tekankan seluruhnya kepada gubernur," kata Gamawan Fauzi.

 

Jika kendalanya persoalan teknis, kata Gamawan Fauzi, maka sepatutnya hal itu bisa diselesaikan dengan baik antara para gubernur atau bupati/wali kota dengan KPUD setempat.

 

Februari mendatang rencananya Depdagri akan melakukan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota. Jika, memungkinkan forum pertemuan ini juga akan dijadikan sebagai wadah untuk mempertanyakan kesiapan anggaran pilkada di daerah. "Itu bisa kita lakukan dengan para kepala daerah nanti," katanya.

 

Terpisah, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh mengatakan perencanaan anggaran pilkada untuk dua kabupaten di Sulbar, yakni kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara sudah berjalan dengan baik. Meski, pembahasan APBD agak terlambat hingga Januari 2010. Pemerintah di dua kabupaten sudah diminta untuk mempersiapkan anggaran cadangan pilkada untuk mengantisipasi pilkada dua putaran.

 

"Kalau ada kekurangan, provinsi siap membantu, APBD kabupaten kan diasistensi di provinsi," ujarnya. n

 

 

[www.jurnalnasional.com]