JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP), sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, di Jakarta, Senin, pihaknya menargetkan paling lambat Maret 2010, PP tersebut sudah dapat diterbitkan.

 


"Sekarang sedang dikerjakan PP-nya. Tapi namanya insentif bukan upah pungut lagi, ini yang kita rumuskan," katanya.

 


Gamawan mengatakan, sampai dengan PP ini diterbitkan, seluruh pelaksanaan biaya pemungutan untuk tahun anggaran 2010 dihentikan. Mendagri telah mengirimkan surat edaran nomor 973/98/SJ tertanggal 14 Januari 2010 pada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menghentikan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

 


"Mulai 1 Januari 2010 jangan ada lagi uang yang dikirim ke pusat, termasuk gubernur juga tidak boleh," katanya tegas.

 


Setahun sebelumnya, yakni pada 5 Februari 2009, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 973/321/SJ perihal penundaan sementara pemberian biaya pemungutan pajak daerah tahun anggaran 2009 dan kebijakan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

 


Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pengaturan mengenai insentif ini belum jelas dan berpotensi terjadi penyimpangan.

 


Anggaran Pilkada

 


Terkait anggaran pemilu kepala daerah (pilkada), Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan anggaran pemilu kepala daerah (pilkada) 2010.

Mendagri mengatakan, telah menyurati gubernur termasuk tujuh gubernur yang akan menyelenggarakan pilkada pada 2010, agar berpedoman pada peraturan yang ada berkaitan dengan pendanaan pilkada, seperti Permendagri Nomor 57 Tahun 2009.

 


"Kita sudah berulangkali mengirim surat pada gubenur dan kemarin kita surati lagi gubernur, termasuk yang tujuh (provinsi). Surat itu sudah saya tanda tangani Jumat (22/1)," katanya.

 


Ia mengatakan, salah satu isi surat tersebut adalah meminta agar gubernur berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, khususnya tentang anggaran.

 


"Mudah-mudahan dengan surat terakhir ini, tidak ada masalah lagi. Saya sudah tekankan agar gubernur bertemu dengan bupati dan wali kota," katanya.

 


Mendagri telah menerbitkan surat edaran bagi kepala daerah tentang dukungan APBD untuk pilkada.

Selain SE Mendagri, juga ada Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada.

 


Dalam permendagri tersebut sudah ada pedoman bagi pemda untuk menyelesaikan persoalan anggaran pilkada.

Sebelumnya, diinformasikan besaran anggaran Pilkada 2010 di 122 daerah yang telah diajukan oleh KPU setempat belum disepakati oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

 


Data tersebut disampaikan anggota KPU I Gusti Putu Artha, sesuai dengan laporan yang diterima KPU pusat selama rapat koordinasi dengan KPU provinsi (21-22 Januari 2010).

 


"Sebanyak 122 daerah atau 50 persen dari daerah penyelenggara pilkada belum juga sepakat mengenai besaran anggaran dengan pemda setempat, meskipun usulannya sudah diajukan sejak 2009," katanya. (Victor AS/Ant)

[www.suarakarya-online.com]