"PP 19 Tahun 2010 tidak sedikit pun mengeliminasi pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, tapi bobot kewenangan gubernur diperkuat dan titik otonomi daerah tetap di kabupaten/kota," kata mantan Gubernur Sumbar itu di Padang, Minggu.

 

Ia menyebutkan PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi sudah ditandatangani Presiden RI.

 

Menurut dia, sistem yang ada berlaku secara nasional dan tak mungkin pemerintah akan bisa berjalan baik kalau tidak utuh dilaksanakan. "Kan kabupaten/kota itu bukanlah sebuah kerajaan kecil atau seperti distrik di negara-negara federal, tapi merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya seperti dikutip Antara.

 

Justru itu, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dengan pemerintah pusat harus ditata karena sistemnya nasional. n

 

 

 

 

 

Sumber :Jurnalnasional