KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 

PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

PADA ACARA

PENANDATANGANAN PENETAPAN KINERJA (PK)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 

Hari Kamis, Tanggal 4 Maret 2010

Tempat RSU Kemendagri

 


 

Bissmillahirrahmannir rahiim

Assalamualaikum Wr.Wb

Yth. Saudari Sekretaris Jenderal;

Yth. Saudara Deputi Akuntabilitas Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi;

Yth. Saudara Pit Inspektur Jenderal, Para Dirjen, Para Kaban, dan Rektor IPDN serta Staf Ahli

Yang saya cintai Para Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

     Pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YME yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir pada acara yang saya nilai penting dan strategis yakni menyaksikan penandatanganan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2010 para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

     Saya   secara   khusus  menyampaikan   apresiasi  dan penghargaan kepada para eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah menunjukkan komitmen dalam bentuk penandatanganan Penetapan Kinerja masing-masing unit kerja eselon I.

     Saya menyadari bahwa proses penyusunan Penetapan Kinerja ini tidak terlepas dari peran fasilitasi yang telah dilakukan oleh jajaran kedeputian Akuntabilitas Kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, untuk itu kami mengucapkan terima kasih termasuk kesediaan Saudara Deputi Akuntabilitas Kinerja yang berkenan hadir secara pribadi pada acara ini.

Para Hadirin Yang Berbahagia,

     Penetapan Kinerja pada hakekatnya merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

     Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah pertama, Intensifikasi pencegahan korupsi kedua, Peningkatan kualitas pelayanan publik; ketiga, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

     Sedangkan Tujuan Khususnya adalah pertama, Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga, Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan keempat, sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

 

Para Hadirin Yang Terhormat,

     Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra Kementerian Dalam Negeri yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

     Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana kinerja tahunan dimaksud. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang baru saja kita saksikan bersama penandatanganannya.

Para Hadirin yang saya muliakan,

     Saya berharap, acara penandatanganan Penetapan Kinerja ini tidak merupakan sebuah acara ceremonial belaka, namun harus dimaknai secara sungguh-sungguh bahwa penandatangan tersebut adalah sebuah janji kepada atasan yang dilakukan dengan tulus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab yang hasilnya diakhir Tahun 2010 dapat dibuktikan secara konkret.

     Selain itu saya mengharapkan agar pada tanggal 4 Maret (hari kerja) setiap tahunnya dapat menjadi agenda rutin Penandatanganan Penetapan Kinerja Kementerian Dalam Negeri, walaupun dalam Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2010 dinyatakan bahwa penyampaian Penetapan Kinerja (PK) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Provinsi/Kab/Kota paling lambat 31 Maret 2010.

      Selanjutnya saya minta, agar Saudari Sekretaris Jenderal, Sdr PLT Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan, dan Rektor IPDN pada minggu kedua bulan Maret ini melaksanakan penandatanganan Penetapan Kinerja unit kerja eselon II di hadapan Eselon I yang dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon II, IV dan Staf di lingkungan komponen masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri melalul Sekretaris Jenderal.

     Selain itu saya sampaikan dalam forum ini, bahwa saya sudah menandatangani LAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2009 yang dalam Surat Edaran MENPAN dan RB dimaksud paling lambat disampaikan sebelum tanggal 15 Maret 2010.

Para Hadirin yang Berbahagia,

     Saya mengakui bahwa selesainya penyusunan LAKIP Tahun 2009 dan Penetapan Kinerja Tahun 2010 Kementerian Dalam Negeri merupakan hasil kerja keras dan peran aktif yang sinergis antara Saudari Sekretaris Jenderal dengan Para Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh seluruh jajaran komponennya. Untuk itu, secara khusus sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dengan harapan apa yang telah dicapai dapat dipelihara, dipertahankan bahkan diupayakan untuk dapat ditingkatkan di masa mendatang, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat memberi teladan yang positif terutama kepada jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

     Harapan kita bersama, semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberi manfaat guna suksesnya Kementerian Dalam Negeri mengemban visi dan misi organisasi Kementerian Dalam Negeri.

 

Terima Kasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

                                                                                                                                            Menteri Dalam Negeri,

 

                                                                                                                                               GAMAWAN FAUZI

Sumber :Puspen Kemdagri