KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

 

PERS RELEASE 

DALAM RANGKA PENANDATANGANAN PERATURAN BERSAMA 

MENTERI DALAM NEGERI DAN KEPALA BKN 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH 

JAKARTA, 24 PEBRUARI 2010

 

 

  1. Berbicara tentang pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UU 32 Tahun 2004 derivasi Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yaitu : 1) pasal 135 terkait dengan manajemen pegawai negeri sipil daerah, dan 2) pasal 217 sampai dengan 223 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  2. Berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pasal 218 UU 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi (1) pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan (2) pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya, diderivasi dengan PP 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 23 mengamanatkan bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi : (1) pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan (2) pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota/ dan pemerintahan desa.
  3. Hakekat otonomi daerah terletak pada pelaksanaan kewenangan/urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan, dan telah diatur pembagiannya melalui PP 38 Tahun 2007 dengan tujuan : (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan umum, (2) pemberdayaan masyarakat, dan (3) meningkatkan daya saing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam PP 79 Tahun 2005 bertujuan untuk : (1) menjamin terwujudnya hubungan administrasi & kewilayahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) menjamin dipatuhinya produk hukum yang lebih tinggi, (3) menjamin upaya peningkatan pencapaian tujuan pelaksanaan otonomi daerah, (4) tersedianya data dan informasi sebagai bahan masukan pengambilan keputusan.
  4. UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, PP 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan Keppres 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pengertian jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas ada dalam struktur organisasi dengan fungsi utama sebagai pelaksana fungsi organisasi tersebut dan didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
  5. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan masuk dalam Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri, dimana dalam Keppres 87 Tahun 1999 menegaskan bahwa rumpun politik dan hubungan luar negeri adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, penganalisisan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.
  6. Beban tugas (work load) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan telah dibahas dan dikonsultasikan secara intensif dan berhati-hati melalui forum trilateral Kantor Menpan, BKN dan Kemendagri, yang dikelompokkan ke dalam 5 unsur, yaitu :  1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; 2. Pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 3. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 4. Pengawasan untuk tujuan tertentu lainnya; 5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  7. Berdasarkan Pasal 1 Permenpan 15 Tahun 2009, menyatakan bahwa Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan.
  8. Dan, selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini merupakan tugas baru Kementerian Dalam Negeri, mengingat Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ini merupakan yang pertama dibina oleh Kementerian Dalam Negeri.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

Sumber :Puspen Kemendagri