Ketua Komisi A DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Servas Lawang yang dihubungi di Kupang, Selasa (9/3), menyebutkan, pernyataan itu disampaikan dua dirjen lembaga tersebut, ketika melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD NTT beberapa waktu lalu di Jakarta. Kedua dirjen di Kemdagri itu, meminta agar DPRD menahan dulu aspirasi pemekaran wilayah yang disampaikan masyarakat.

 

Sercas mengakui, hasil audiens dengan dua dirjen di Jakarta tanggal 22-28 Februari lalu itu, telah disampaikan dalam rapat dewan di Ruang Rapat Kelimutu, Senin (8/3/). Laporan itu, sebagai jawaban atas upaya yang dilakukan DPRD NTT dalam rencana pemekaran Kabupaten Adonara di Flores Timur, dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka.

 

"Rencana pemekaran dua daerah otonom baru itu, untuk sementara belum diproses karena sudah ada petunjuk dari Kemdagri. Kalau sudah saatnya, proses ini akan kita lanjutkan," kata Servas.

 

Dokumen

 

Menurut Servas, dokumen atau berkas usulan dua daerah otonom baru itu, belum sampai ke tangan Dirjen Otda dan Dirjen Pemerintahan Umum Kemdagri.

Semenetara, dokumen pemekaran Kabupaten Malaka yang sudah diproses terlebih dahulu, sudah masuk ke Kemdagri, namun karena terhambat komunikasi sehingga berkasnya belum diproses.

 

Catatan Suara Karya, sebelum keran pemekaran wilayah dibuka, hingga tahun 1999, hanya ada 12 kabupaten di NTT. Sejak pemekaran pasca tahun 1999, sekarang NTT sudah memiliki 21 kabupaten/ kota. Kabupaten/kota yang baru dimekarkan sejak tahun 1999 hingga saat ini adalah Lembata, Kota Kupang, Manggarai Barat, Rote Ndao, Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua. (Bonne Pukan)

 

Sumber :Suara Karya