Diah di Jakarta, Rabu mengatakan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, setiap kerja sama yang dilakukan akan dievaluasi dan diawasi, dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Diah mengakui, ada kalanya kerja sama yang dijalin antardaerah tidak membuahkan hasil yang signifikan. Karena itu, kerja sama tersebut harus benar-benar diimplementasikan.

"Kerja sama ini dilaksanakan adalah untuk diefektifkan dan diimplementasikan," katanya setelah menghadiri acara penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama pembangunan 12 kabupaten di Kalimantan.

Khusus untuk kerja sama 12 kabupaten di Kalimantan, Diah menjelaskan, kerja sama tersebut berkaitan dengan pembangunan di segala bidang, salah satunya tentang sumber daya alam (SDA).

Kabupaten tersebut adalah Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya (Kalimantan Tengah), Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan) serta Paser, Kutai Barat, Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur).

Maksud kerja sama pembangunan antardaerah ini dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan daerah, efisiensi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang mempunyai keterkaitan secara geografis dan saling menguntungkan.

Kerja sama 12 kabupaten ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup kerja sama ini, meliputi bidang kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan jasa.

Selain itu, bidang perhubungan, informasi, telekomunikasi, transportasi, pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan dan perkebunan.

Kerja sama di bidang batas antardaerah, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum, pemuda dan olahraga, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral serta tata ruang.

"Untuk langkah awal 12 bulan harus sudah dilaksanakan terhitung mulai kerja sama ini ditandatangani, tindak lanjutnya dikerjasamakan antardaerah," kata Sekjen Kemdagri.

Sebelumnya, telah terdapat sejumlah kerja sama antardaerah yang difasilitasi Kemdagri diantaranya adalah kerja sama pemerintah daerah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur tentang pembangunan wilayah.

Selanjutnya, yakni kerja sama antarpemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara dan Riau dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendayagunaan potensi di daerah perbatasan.