Menurut Gamawan, banyak masukan maupun wacana materi untuk menyempurnakan rancangan revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang akan dipecah menjadi UU Pemilu Kepala Daerah, UU Pemerintahan Desa, dan UU Pemda. Masukan maupun wacana tersebut akan dibahas para pakar.

"Banyak wacana dalam revisi UU 32/2004 termasuk hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota," katanya. Mendagri mencontohkan poin yang perlu disempurnakan di antaranya yakni tentang peraturan daerah. Menurut dia, perlu ada kejelasan tentang posisi perda provinsi dan perda kabupaten/kota.

Peraturan yang ada, yakni UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ujar Gamawan, tidak mengatur perbedaan tingkatan perda provinsi dan kabupaten/kota.

"Kalau perda kabupaten/kota tidak taat pada perda provinsi apa bisa ? Artinya itu melanggar peraturan yang lebih tinggi," kata Gamawan.

Kemudian, menurut Mendagri, perlu diatur lebih lanjut tentang sanksi yang diberikan pada kabupaten/kota yang tidak taat pada perda provinsi. Untuk itu, katanya, revisi UU 32/2004 ini juga akan disandingkan dengan UU 10/2004.

Selain soal perda, menurut Mendagri, perlu juga ditegaskan posisi peraturan menteri karena banyak peraturan menteri dilahirkan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran di daerah.

"Kalau peraturan menteri ini diabaikan daerah, lalu bagaimana? Kita perlu penegasan walaupun memang menteri boleh membuat aturan teknis apakah bentuknya surat, keputusan menteri, atau peraturan menteri," tuturnya.

Putusan MK

Revisi UU Pemerintahan Daerah ini telah diprioritaskan untuk dibahas pada 2010 ini. Mendagri berharap revisi ini dapat segera dibahas di DPR mulai Juni 2010.

Terkait soal panitia pengawas pemilihan kepala daerah (pilkada), Mendagri mengharapkan persoalan pembentukan sejumlah panitia pengawas (Panwas) di sejumlah daerah dapat segera terselesaikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

"Mudah-mudahan itu (persoalan pembentukan panwas) bisa selesai masalahnya. Apapun putusan MK akan ditaati," katanya.

Menurut Mendagri, apapun putusan MK tentang uji materi pasal yang mengatur pembentukan panwas yakni 93, 94 ayat (1) dan (2), dan 95 akan ditindaklanjuti."Putusan MK itu kita hormati dan dijalankan," ujarnya.

 Sementara itu, pengucapan putusan dari uji materi UU 22/2007 yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) direncanakan berlangsung pada Kamis (18/3).

Bawaslu mengajukan uji materi atas pasal yang mengatur tentang pembentukan panwas dan komposisi dari Dewan Kehormatan (DK) yang diatur di pasal 113 ayat (3) dan 112 ayat (3). (Victor AS/Ant)

 

Sumber :Suara Karya